Pantau - Pemerintah China menegaskan kembali penolakannya terhadap kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir karena dinilai membahayakan tatanan internasional pascaperang.
Lin Jian menyatakan, "China dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang dalam isu senjata nuklir, dan sangat mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional dan konstitusinya."
China menilai langkah Jepang terkait isu senjata nuklir berpotensi merusak stabilitas global yang dibangun setelah Perang Dunia II.
Pasca Perang Dunia II, konstitusi Jepang memberlakukan kontrol ketat terhadap operasi militernya.
Sejak 1967, Jepang juga menerapkan Prinsip Non Nuklir Tiga yang mencakup tidak memiliki, tidak memproduksi, dan tidak mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Isu ini kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi membuka kemungkinan peninjauan ulang prinsip non nuklir Jepang.
Shinjiro Koizumi menyampaikan, "Untuk melindungi kehidupan damai masyarakat, wajar jika kita mempertimbangkan berbagai opsi tanpa mengesampingkan pilihan apa pun."
Pernyataan tersebut menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025 terkait situasi keamanan regional.
Sanae Takaichi menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Guo Jiakun menyatakan, "Kami minta agar Jepang menghentikan langkah-langkah yang berani dan provokatif menuju kepemilikan senjata nuklir. Jepang tidak boleh berusaha menantang tatanan internasional pascaperang dan berhenti terjerumus lebih jauh ke jalan yang salah."
Lin Jian menegaskan, "Hukum internasional jelas menetapkan, Jepang harus sepenuhnya dilucuti senjatanya dan tidak boleh mempertahankan industri-industri yang memungkinkannya untuk mempersenjatai diri kembali untuk perang."
China mengingatkan bahwa Jepang merupakan negara non senjata nuklir yang terikat pada Perjanjian Non Proliferasi Senjata Nuklir.
Lin Jian menegaskan Jepang wajib mematuhi ketentuan tidak menerima, memproduksi, memperoleh, atau mentransfer senjata nuklir.
Ia menegaskan kewajiban tersebut bersifat tidak dapat dinegosiasikan dan tidak boleh dijadikan alat tawar menawar politik.
Lin Jian menyatakan, "Upaya Jepang untuk memiliki senjata nuklir sangat menantang otoritas dan efektivitas Perjanjian Non Proliferasi Senjata Nuklir, berisiko merusak upaya negara-negara dalam menegakkan rezim non-proliferasi nuklir internasional, dan menyabotase perdamaian dan stabilitas yang telah susah payah diraih setelah Perang Dunia II."
Lin Jian menyebut ambisi kekuatan sayap kanan Jepang untuk memiliki senjata nuklir sudah sangat jelas.
Ia mengungkapkan, "Mantan pemimpin politik Jepang mengklaim Jepang mampu memproduksi senjata nuklir. Jepang telah lama memproduksi dan memiliki cadangan plutonium jauh melebihi kebutuhan untuk program tenaga nuklir sipil."
China menilai kondisi tersebut menunjukkan Jepang memiliki kemampuan teknis untuk memproduksi senjata nuklir.
Lin Jian menegaskan bahwa jika Jepang terus menantang hukum internasional maka China akan memberikan respons berupa penolakan tegas.
Ia menyampaikan bahwa kekuatan sayap kanan Jepang selama bertahun-tahun mendorong pembangunan militer Jepang.
Lin Jian menjelaskan, "Pernyataan terbaru dari pejabat senior Kantor Perdana Menteri Jepang tentang kepemilikan senjata nuklir adalah contoh bagaimana kekuatan sayap kanan Jepang mencoba untuk memiliterisasi kembali dan mempersenjatai kembali Jepang."
China menilai pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi terkait Taiwan sebagai keliru dan berbahaya.
Lin Jian menyatakan, "Beberapa kekuatan di Jepang tidak hanya gagal merefleksikan sejarah agresi Jepang, tapi juga sangat tidak senang dengan pengaturan internasional pascaperang."
Ia menegaskan bahwa jika kekuatan sayap kanan Jepang dibiarkan mengembangkan senjata ofensif atau nuklir maka hal tersebut dapat kembali membawa bencana bagi dunia.
Menyusul pernyataan Jepang, China telah melakukan sejumlah tindakan balasan.
Langkah tersebut meliputi penangguhan kembali impor produk laut Jepang.
China juga memutus pertemuan pejabat tinggi pemerintah dengan Jepang.
Pemerintah China menyarankan warganya untuk tidak bepergian maupun belajar di Jepang.
China menghentikan rilis film Jepang di wilayahnya.
China berjanji akan membalas secara tegas jika Tokyo terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.
Selain langkah diplomatik, dua jet tempur J 15 Angkatan Laut China mengunci radar ke pesawat F 15 Pasukan Bela Diri Udara Jepang di atas laut lepas tenggara Okinawa pada Sabtu 6 Desember.
Tindakan militer tersebut memicu protes resmi dari pihak Jepang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
