
Pantau - Indonesia resmi dipilih oleh anggota kelompok Asia Pasifik di Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB untuk masa jabatan tahun 2026.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan bahwa nominasi tersebut akan ditetapkan secara resmi dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Penunjukan ini mencerminkan kepercayaan negara-negara Asia Pasifik terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia dalam memajukan agenda hak asasi manusia di tingkat global.
Jika ditetapkan, jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa dukungan luas dari negara-negara Asia Pasifik menunjukkan keyakinan terhadap rekam jejak Indonesia dalam isu hak asasi manusia.
Indonesia dinilai berperan sebagai jembatan dalam berbagai isu HAM di tingkat global serta memiliki komitmen konsisten dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di berbagai belahan dunia.
Dukungan tersebut juga mencerminkan kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara berkembang yang independen dan tidak berafiliasi pada kepentingan blok global tertentu.
Jika dipercaya memimpin, Indonesia berkomitmen menjalankan sidang dan proses internal Dewan HAM PBB secara objektif, inklusif, dan berimbang.
Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB pada 2026 bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.
Momentum tersebut akan dimanfaatkan Indonesia untuk mendorong penguatan tata kelola HAM internasional agar lebih inklusif, konstruktif, serta berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan dan dukungan negara-negara Asia Pasifik.
Indonesia menegaskan komitmen menjalankan amanah sebagai Presiden Dewan HAM PBB secara profesional, transparan, dan berlandaskan semangat kerja sama multilateral.
Tujuan utama kepemimpinan Indonesia adalah pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia bagi semua orang di dunia.
Keketuaan Dewan HAM PBB ditentukan berdasarkan mekanisme rotasi per kawasan, dan kelompok Asia Pasifik mendapatkan giliran memimpin pada tahun 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf








