Pantau - Junta militer Myanmar memberikan amnesti kepada 6.186 tahanan, termasuk 52 warga negara asing, pada Minggu, 4 Januari 2026, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 kemerdekaan negara itu dari Inggris.
Langkah ini diumumkan melalui siaran televisi pemerintah dan menjadi bagian dari tradisi tahunan yang biasanya dilakukan pemerintah Myanmar pada hari besar nasional.
Menurut laporan media lokal, di antara tahanan yang dibebaskan terdapat mantan Menteri Informasi yang sebelumnya ditahan karena mengkritik pemerintahan militer.
Namun, tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi tidak termasuk dalam daftar penerima amnesti tersebut.
Suu Kyi masih menjalani hukuman lebih dari 30 tahun penjara atas serangkaian dakwaan yang disebut banyak pihak bermotif politik.
Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer
Myanmar saat ini tengah melangsungkan pemilu multi-tahap yang dimulai sejak 28 Desember 2025.
Pemilu ini merupakan yang pertama sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil melalui kudeta pada 2021.
Namun, pemilu ini menuai sorotan tajam karena partai-partai pro-demokrasi, termasuk partai Aung San Suu Kyi, dilarang berpartisipasi.
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang didukung militer, dilaporkan unggul dalam hasil awal pemungutan suara.
Komisi pemilihan yang dibentuk oleh junta mengatakan pemilu akan berlangsung dalam tiga fase hingga 25 Januari 2026, dengan hasil akhir diumumkan pada akhir bulan yang sama.
Kecaman dari Komunitas Internasional
Sejumlah negara dan organisasi internasional mengkritik keras proses pemilu yang dianggap tidak inklusif dan tidak adil tersebut.
Mereka menilai langkah ini sebagai cara junta untuk melegitimasi kekuasaan secara sepihak dan menutup ruang demokrasi di Myanmar.
Juru bicara Human Rights Watch menyatakan bahwa pembebasan sebagian tahanan tidak cukup untuk menghapus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sejak kudeta.
"Amnesti ini tidak boleh menutupi fakta bahwa ribuan orang masih ditahan karena pandangan politik mereka," ungkapnya.
Status Hukum Aung San Suu Kyi
Meski berulang kali didesak oleh komunitas internasional, junta militer tetap menahan Aung San Suu Kyi dengan dakwaan yang beragam, mulai dari korupsi hingga pelanggaran aturan pemilu.
Beberapa laporan menyebutkan kondisi kesehatan Suu Kyi menurun, namun akses keluarganya untuk menjenguk tetap sangat terbatas.
- Penulis :
- Gerry Eka
