PM Greenland Tidak Tahu Isi Kesepakatan Trump–NATO, Tegaskan Tidak Ada yang Bisa Wakili Greenland Tanpa Izin

Pantau - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui secara spesifik isi kesepakatan yang disebut telah dibuat antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte terkait Greenland.

“Sehubungan dengan kesepakatan tersebut, saya tidak tahu secara spesifik apa isinya. Tetapi saya tahu bahwa sekarang kami memiliki kelompok kerja yang sedang berupaya mencari solusi,” ujar Nielsen pada Kamis, 22 Januari 2026.

Ia menegaskan bahwa tidak ada pihak lain, termasuk Amerika Serikat atau NATO, yang berwenang membuat kesepakatan atas nama Greenland dan Denmark.

Greenland dan Denmark Tegaskan Kedaulatan, Kritik Retorika AS

Nielsen mengungkapkan bahwa perwakilan dari Greenland dan Denmark telah bertemu langsung dengan Mark Rutte beberapa hari sebelumnya untuk menegaskan batasan-batasan menyangkut integritas nasional, perbatasan, serta aturan hukum internasional.

Ia secara terbuka mengkritik retorika dari pihak Amerika Serikat terkait isu ini, dan menyebutnya sebagai sesuatu yang “tidak dapat diterima”.

“Namun tentu saja sulit ketika Anda mendengar ancaman setiap malam. Bayangkan bagaimana rasanya menjadi warga Greenland – orang-orang yang cinta damai di Greenland – mendengar setiap hari bahwa seseorang ingin mengambil kebebasan Anda,” ucap Nielsen.

Trump Umumkan Kerangka Kerja, Greenland Tak Dilibatkan

Pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Sekjen NATO Mark Rutte berlangsung pada Rabu di sela Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

Setelah pertemuan itu, Trump mengumumkan bahwa telah dibentuk kerangka kerja untuk kesepakatan potensial yang melibatkan Greenland dan kawasan Arktik secara luas.

Trump juga mencabut ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa yang menolak tawaran pengakuisisian Greenland oleh Amerika Serikat.

Ketertarikan Trump terhadap Greenland didasari oleh posisinya yang strategis di kawasan Arktik, kekayaan sumber daya mineral, serta meningkatnya kekhawatiran terhadap pengaruh Rusia dan China di wilayah tersebut.

Namun, baik pemerintah Denmark maupun Greenland secara tegas telah menolak usulan penjualan wilayah itu dan menegaskan kembali bahwa Greenland tetap berada di bawah kedaulatan penuh Denmark.