Pantau - Pemerintah China menolak memberikan komentar lebih lanjut terkait pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan resmi dibentuk pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
China Bungkam, Indonesia Aktif di Dewan Perdamaian Gaza
"Kami telah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai Dewan Perdamaian Gaza dan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan," ungkap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dalam konferensi pers di Beijing pada Jumat, 23 Januari 2026.
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk melalui penandatanganan Piagam Dewan oleh 20 negara, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi, Indonesia, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, dan negara-negara lainnya.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani krisis global, dimulai dari Gaza.
" Kami berkomitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah. Ini akan menjadi rencana yang hebat, dan di situlah Dewan Perdamaian benar-benar dimulai," tegas Trump.
Trump juga membuka kemungkinan perluasan mandat dewan ke isu-isu lain tergantung pada keberhasilan program di Gaza.
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran diplomasi Indonesia dalam menciptakan perdamaian, khususnya di Palestina.
"Keanggotaan kita di dalamnya merupakan bentuk pengakuan dunia terhadap diplomasi Indonesia serta pada posisi dan pandangan Indonesia terhadap perdamaian dunia dan, khususnya, perdamaian di kawasan tersebut," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa langkah ini sejalan dengan sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pembentukan dewan ini sebagai kesempatan bersejarah, dan menegaskan komitmen besar Indonesia dalam mewujudkan perdamaian di Gaza.
Struktur Dewan Perdamaian dan Mandat Internasional di Gaza
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan tindak lanjut dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 yang disahkan pada November 2025, yang mendukung rencana komprehensif AS untuk penyelesaian konflik di Jalur Gaza.
Rencana tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara di Gaza dan mandat militer bagi Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force / ISF), yang dikerahkan bekerja sama dengan Israel dan Mesir.
Pos perbatasan Rafah dijadwalkan segera dibuka untuk bantuan kemanusiaan, sementara pembentukan ISF sedang berlangsung.
Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Darat AS ditunjuk sebagai Komandan ISF dengan tanggung jawab utama pada operasi keamanan, demiliterisasi Gaza, serta penyaluran bantuan dan material rekonstruksi secara aman.
Dewan Perdamaian Gaza dipimpin oleh tokoh-tokoh internasional melalui struktur Dewan Eksekutif dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).
NCAG dipimpin oleh Ali Sha’ath, teknokrat kelahiran Gaza, dengan tugas utama memulihkan layanan publik, membangun kembali institusi sipil, dan menciptakan stabilitas kehidupan sehari-hari.
Nickolay Mladenov, mantan Menteri Pertahanan Bulgaria dan diplomat senior, ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza untuk mengoordinasikan tata kelola dan pembangunan Gaza.
Anggota Dewan Eksekutif terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti:
- Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
- Jared Kushner, Utusan Khusus AS
- Mantan PM Inggris Tony Blair
- CEO Apollo Global Management Marc Rowan
- Presiden Bank Dunia Ajay Banga
- Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel
- Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan
- Diplomat Qatar Ali Al-Thawadi
- Pejabat intelijen Mesir Jenderal Hassan Rashad
- Menteri Negara UEA Reem Al-Hashimy
- Pengusaha Israel Yakir Gabay
- Diplomat Belanda Sigrid Kaag
- Nickolay Mladenov dan Steve Witkoff
Dewan ini dibentuk untuk mendorong tata kelola yang efektif, layanan publik berkualitas tinggi, dan perdamaian jangka panjang di wilayah Gaza.
- Penulis :
- Aditya Yohan
