Pantau - Sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat Amerika Serikat mengecam Presiden Donald Trump atas peluncuran serangan militer besar-besaran terhadap Iran tanpa otorisasi perang dari Kongres yang dinilai menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional serius.
Soroti Aspek Konstitusi dan Akuntabilitas
Senator Mark Warner selaku Wakil Ketua Komite Khusus Senat Bidang Intelijen menilai langkah tersebut seharusnya melalui pengawasan ketat Kongres.
"Berdasarkan kata-kata presiden sendiri, 'para pahlawan Amerika mungkin akan gugur,'" ujarnya.
"Hal itu saja seharusnya menuntut tingkat pengamatan, pertimbangan, dan akuntabilitas tertinggi, tetapi presiden tetap melanjutkan langkahnya tanpa meminta otorisasi Kongres," tambahnya.
Warner menegaskan kewenangan membawa negara ke perang berada di tangan legislatif.
"Konstitusi sudah jelas, keputusan untuk membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres, dan peluncuran operasi militer skala besar, terutama tanpa adanya ancaman langsung terhadap AS, menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius," tegasnya.
Senator Tim Kaine menyebut serangan itu sebagai "kesalahan kolosal," dan mendesak anggota parlemen kembali ke Gedung Capitol untuk melakukan pemungutan suara terkait otorisasi atau pembatasan serangan.
"Selama berbulan-bulan, saya bersuara dengan lantang tentang fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapat otorisasi Kongres sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan tidak memiliki tujuan jelas," katanya.
Dinilai Tingkatkan Risiko dan Minim Transparansi
Senator Ruben Gallego menyatakan rakyat Amerika tidak seharusnya "menanggung kerugian terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum dijelaskan ataupun dibenarkan kepada publik Amerika."
Pemimpin Demokrat di DPR AS Hakeem Jeffries mengatakan Trump "gagal meminta otorisasi Kongres sebelum menyerang Iran."
Ia menambahkan presiden kecuali dalam "keadaan mendesak," wajib meminta otorisasi penggunaan kekuatan militer dan menyebut operasi tersebut "telah membuat pasukan Amerika rentan terhadap tindakan balasan Iran."
Anggota DPR Jim Himes menyatakan, "Semua yang saya dengar dari pemerintah sebelum dan setelah serangan terhadap Iran ini mengonfirmasi bahwa ini adalah perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis,"
Ia juga mengatakan kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa aksi militer di Timur Tengah "hampir tidak pernah berakhir baik bagi AS."
Senator Jack Reed menyebut pemerintah tidak memberikan Kongres "pengarahan maupun informasi intelijen yang nyata" terkait operasi tersebut.
"Kongres tidak menerima pengarahan maupun informasi intelijen yang nyata, dan sulit untuk membenarkan tindakan tanpa alasan yang jelas," ujarnya.
Meski sejumlah pemimpin Partai Republik mendukung operasi militer tersebut, anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie menyebut serangan itu sebagai "tindakan perang tanpa otorisasi Kongres" melalui unggahan media sosialnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
