Pantau - Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyatakan arah hubungan China dan Jepang pada masa mendatang akan sangat bergantung pada sikap pemerintah Jepang terhadap berbagai isu sensitif, termasuk masalah Taiwan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wang Yi dalam konferensi pers mengenai kebijakan diplomasi dan hubungan luar negeri China di Beijing.
Ia mengatakan, “Ke mana arah hubungan China–Jepang akan bergerak bergantung pada pilihan pihak Jepang.”
Wang Yi juga mengingatkan bahwa tahun 2025 merupakan peringatan 80 tahun kemenangan Perang Perlawanan Rakyat China terhadap agresi Jepang.
Menurutnya, momen tersebut seharusnya menjadi refleksi bagi Jepang atas sejarah invasi dan kolonialisasi terhadap China, termasuk wilayah Taiwan.
Namun ia menilai pernyataan pemimpin Jepang saat ini justru memicu ketegangan baru.
Kritik China terhadap Sikap Jepang soal Taiwan
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu di Taiwan maka situasi tersebut dapat menjadi krisis kelangsungan hidup bagi Jepang.
Berdasarkan pandangan tersebut, Jepang dapat menjalankan hak bela diri kolektif.
Wang Yi mempertanyakan sikap tersebut karena Taiwan dianggap sebagai urusan dalam negeri China.
Ia mengatakan, “Saya ingin bertanya, urusan Taiwan adalah urusan dalam negeri China, dengan hak apa Jepang ikut campur? Jika sesuatu terjadi di wilayah Taiwan milik China, dengan wewenang apa Jepang dapat menjalankan hak bela diri?”
Wang Yi juga mempertanyakan apakah konsep hak bela diri kolektif tersebut berarti Jepang ingin mengubah konstitusi damai yang menolak hak berperang.
Ia menilai penggunaan dalih situasi krisis kelangsungan hidup pernah digunakan Jepang pada masa lalu untuk melancarkan agresi militer ke luar negeri.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat masyarakat China dan negara-negara Asia wajar merasa waspada terhadap pernyataan tersebut.
China Tegaskan Taiwan Bagian dari Wilayahnya
Wang Yi menegaskan bahwa Taiwan sejak dahulu merupakan bagian dari wilayah China.
Ia mengatakan, “Pada masa lalu, sekarang, maupun masa depan, Taiwan sama sekali tidak mungkin menjadi negara.”
Menurutnya, kembalinya Taiwan ke China merupakan hasil kemenangan Perang Dunia II serta Perang Perlawanan Rakyat China terhadap agresi Jepang.
Ia juga menegaskan bahwa setiap upaya menciptakan konsep dua China atau satu China satu Taiwan di arena internasional akan gagal.
Wang Yi menilai Partai Progresif Demokratik di Taiwan bersikeras pada posisi separatis kemerdekaan Taiwan yang menurutnya menjadi sumber ketegangan di Selat Taiwan.
Ia menyatakan semakin tegas masyarakat internasional menolak separatisme kemerdekaan Taiwan maka stabilitas kawasan akan semakin terjamin.
Wang Yi mengatakan, “Masalah Taiwan adalah urusan dalam negeri China dan merupakan inti dari kepentingan inti China. Garis merah ini tidak boleh dilampaui atau diinjak-injak.”
Ia juga menegaskan China tidak akan mengizinkan pihak mana pun memisahkan Taiwan dari wilayahnya.
Menurut Wang Yi, proses sejarah menuju penyatuan penuh China tidak dapat dihentikan.
Ia mengatakan, “Siapa yang mengikuti arus akan sejahtera, siapa yang melawannya akan binasa.”
Ketegangan Diplomatik antara China dan Jepang
Sebelumnya pada 7 November 2025, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan dapat menimbulkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Pernyataan tersebut dipahami sebagai kemungkinan keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam mendukung Taiwan jika China melakukan blokade maritim atau tekanan lain terhadap wilayah tersebut.
Pernyataan itu kemudian memicu ketegangan dalam hubungan China dan Jepang.
China merespons dengan sejumlah langkah balasan.
Langkah tersebut antara lain menangguhkan impor produk laut Jepang.
China juga menghentikan pertemuan pejabat tinggi pemerintah kedua negara.
Selain itu China menyarankan warganya untuk tidak bepergian atau belajar di Jepang.
China juga menghentikan penayangan film Jepang di negaranya.
Beijing menyatakan akan mengambil langkah tegas jika Jepang terlibat secara militer dalam urusan Taiwan.
Saat ini Taiwan dipimpin oleh Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik.
Ia dikenal sebagai pemimpin yang aktif memperjuangkan kemerdekaan Taiwan.
Pemerintah China menyebutnya sebagai tokoh berbahaya dan bagian dari kelompok separatis.
Beijing menilai sikap tersebut berpotensi memicu konflik di kawasan Selat Taiwan.
- Penulis :
- Gerry Eka
