AS Tolak Tuntutan Iran soal Selat Hormuz di Tengah Negosiasi Tegang

Pantau - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan bahwa tuntutan Iran terkait pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz tidak dapat diterima dalam perundingan yang sedang berlangsung.

Penolakan Tegas AS dan Respons Iran

Rubio menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak hanya ditolak oleh Amerika Serikat, tetapi juga oleh komunitas internasional.

"Pengakuan kedaulatan atas Selat Hormuz bukan hanya tidak dapat diterima oleh kami, tetapi juga oleh komunitas internasional. Tidak ada negara yang akan menyetujuinya," ungkapnya.

Sebelumnya, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff menyampaikan bahwa terdapat 15 poin rencana perdamaian yang telah diajukan kepada Iran melalui Pakistan.

Witkoff mengklaim bahwa rencana tersebut mendapatkan "respons positif" dari pihak Iran.

Namun, Kementerian Luar Negeri Iran menilai bahwa proposal yang diajukan oleh Amerika Serikat tidak realistis.

Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa Iran telah mengirimkan tanggapan resmi terhadap proposal tersebut dan saat ini masih menunggu respons lanjutan dari pemerintah Amerika Serikat.

Dalam tanggapan tersebut, Iran menuntut kompensasi berupa penghentian perang di berbagai wilayah konflik yang melibatkan sekutunya di kawasan.

Iran juga meminta pengakuan atas kedaulatannya terhadap Selat Hormuz sebagai bagian dari kesepakatan.

Eskalasi Konflik dan Dampak Global

Pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran.

Serangan tersebut menyebabkan kerusakan infrastruktur serta menimbulkan korban sipil.

Iran kemudian melakukan serangan balasan terhadap wilayah Israel dan fasilitas militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah.

Eskalasi konflik tersebut memicu terjadinya blokade de facto di Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk Persia ke pasar global.

Blokade tersebut berdampak pada penurunan ekspor dan produksi minyak di kawasan serta meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi dunia.