Pantau - Menko Polhukam Mahfud MD memiliki solusi sementara untuk mencegah maraknya mafia hukum di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Mahfud meminta bantuan PDIP untuk melakukan hal ini.
"Kalau PDIP bisa mendukung begini, kita reformasi itu beberapa pasal saja, seluruh ASN yang berada di berbagai lembaga negara masuk di Mahkamah Agung itu mutasi dan promosinya berada di KemenPAN-RB, kan bagus," kata Mahfud Mahfud dalam forum group discussion dengan tema 'Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum' di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Mahfud menjelaskan mafia hukum masuk ke lembaga peradilan melalui pegawai biasa. Para pegawai ini bisa melakukan hal-hal kotor lantaran mereka sudah terlanjur memiliki koneksi di sana-sini.
Mahfud ingin memangkas jaringan tersebut dengan membuat sistem mutasi khusus. Artinya, pegawai di lingkungan MA bisa dimutasi secara instan jika kedapatan melakukan permainan kotor.
"(Misalnya) ada sedikit laporan. 'Pak, tuh kepaniteraannya main', pindah. Nanti dibuat aturan pemindahan yang cepat, yang sementara, dan sebagainya. Kalau itu disetujui (PDIP), itu reformasi jangka pendek," ujar Mahfud.
"Kalau PDIP bisa mendukung begini, kita reformasi itu beberapa pasal saja, seluruh ASN yang berada di berbagai lembaga negara masuk di Mahkamah Agung itu mutasi dan promosinya berada di KemenPAN-RB, kan bagus," kata Mahfud Mahfud dalam forum group discussion dengan tema 'Reformasi Sistem Hukum Nasional: Pendekatan Ideologi, Konstitusi dan Budaya Hukum' di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10/2022).
Mahfud menjelaskan mafia hukum masuk ke lembaga peradilan melalui pegawai biasa. Para pegawai ini bisa melakukan hal-hal kotor lantaran mereka sudah terlanjur memiliki koneksi di sana-sini.
Mahfud ingin memangkas jaringan tersebut dengan membuat sistem mutasi khusus. Artinya, pegawai di lingkungan MA bisa dimutasi secara instan jika kedapatan melakukan permainan kotor.
"(Misalnya) ada sedikit laporan. 'Pak, tuh kepaniteraannya main', pindah. Nanti dibuat aturan pemindahan yang cepat, yang sementara, dan sebagainya. Kalau itu disetujui (PDIP), itu reformasi jangka pendek," ujar Mahfud.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
