Pantau - Mantan pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto (BW) menilai kasus yang menjerat Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai bentuk kesombongan kekuasaan.
Menurutnya, Fatia dan Haris selaku pembela HAM hanya menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
"Keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang disertai dengan instrumentasi alat institusi penegakan hukum, kembali diekspresikan melalui Proses Pelimpahan Perkara Tahap II atas dugaan kriminalisasi Fatia dan Haris,” kata BW dalam pernyataan tertulisnya, Senin (6/3/2023).
BW menyebut, adanya kecendrungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik, kian miskinnya kekayaan rasa bahasa dalam percakapan, serta penggunaan hukum sebagai alat pemukul.
"Hal ini makin jelas dan faktual jika banding Orde Reformasi dengan Orde Lama, di mana Orde Reformasi menjadi jauh lebih buruk dengan situasi Orde Lama," lanjutnya.
BW mengulas kembali sejarah di masa Orde Lama. Kala itu, Soekarno mendapatkan serangan kritik perihal perilaku poligaminya. Namun, ia tidak pernah mengkriminalisasi para pengeritiknya tersebut.
"Soekarno tidak pernah pernah menggunakan institusi penegakkan hukum untuk menghardik dan mengkriminalkan para pengeritiknya. Lalu, kenapa hari ini menjadi jauh lebih buruk?" tandasnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baiknya.
Luhut mempermasalahkan video yang diunggah Haris Azhar dalam saluran media sosial Youtube miliknya. Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, antara lain KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka.
Riset itu tentang keterlibatan para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam bisnis pertambangan Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.
Menurutnya, Fatia dan Haris selaku pembela HAM hanya menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
"Keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang disertai dengan instrumentasi alat institusi penegakan hukum, kembali diekspresikan melalui Proses Pelimpahan Perkara Tahap II atas dugaan kriminalisasi Fatia dan Haris,” kata BW dalam pernyataan tertulisnya, Senin (6/3/2023).
BW menyebut, adanya kecendrungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik, kian miskinnya kekayaan rasa bahasa dalam percakapan, serta penggunaan hukum sebagai alat pemukul.
"Hal ini makin jelas dan faktual jika banding Orde Reformasi dengan Orde Lama, di mana Orde Reformasi menjadi jauh lebih buruk dengan situasi Orde Lama," lanjutnya.
BW mengulas kembali sejarah di masa Orde Lama. Kala itu, Soekarno mendapatkan serangan kritik perihal perilaku poligaminya. Namun, ia tidak pernah mengkriminalisasi para pengeritiknya tersebut.
"Soekarno tidak pernah pernah menggunakan institusi penegakkan hukum untuk menghardik dan mengkriminalkan para pengeritiknya. Lalu, kenapa hari ini menjadi jauh lebih buruk?" tandasnya.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti ke polisi karena dianggap mencemarkan nama baiknya.
Luhut mempermasalahkan video yang diunggah Haris Azhar dalam saluran media sosial Youtube miliknya. Dalam video itu, Haris dan Fatia membahas hasil riset sejumlah organisasi, antara lain KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka.
Riset itu tentang keterlibatan para pejabat atau purnawirawan TNI Angkatan Darat dalam bisnis pertambangan Blok Wabu di Intan Jaya, Papua.
- Penulis :
- Aditya Andreas
