Pantau - Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjutak menjelaskan hal yang menyebabkan AKBP Achiruddin dipecat dari Polri. Menurut Panca, Achiruddin membiarkan anaknya menganiaya korban merupakan hal utama yang membuat AKBP Achiruddin dipecat dari kepolisian.
"Tentu di sana ada dasar yang memberatkan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian itu terjadi, itu yang utamanya," kata Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, Selasa (2/5/2023) malam.
Panca mengungkapkan hal yang seharusnya dilakukan AKBP Achiruddin ketika anaknya menganiaya. Seharusnya, Lanjut Panca, AKBP Achiruddin tak membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya terjadi. Achiruddin seharusnya melerai dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Namun, berdasarkan hasil sidang, majelis etik melihat tidak dilakukan yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ujar Panca.
Karena itu, majelis etik memutuskan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Achiruddin. Dia terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 sebagaimana tertera dalam Perpol No 7 Tahun 2022.
"Perbuatan saudara AH melanggar etika kepribadian yang pertama, yang kedua etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar, sehingga majelis kode etik memutuskan saudara AH untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat," terangnya.
"Tentu di sana ada dasar yang memberatkan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian itu terjadi, itu yang utamanya," kata Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak, Selasa (2/5/2023) malam.
Panca mengungkapkan hal yang seharusnya dilakukan AKBP Achiruddin ketika anaknya menganiaya. Seharusnya, Lanjut Panca, AKBP Achiruddin tak membiarkan penganiayaan yang dilakukan anaknya terjadi. Achiruddin seharusnya melerai dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Namun, berdasarkan hasil sidang, majelis etik melihat tidak dilakukan yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan," ujar Panca.
Karena itu, majelis etik memutuskan menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Achiruddin. Dia terbukti melanggar Pasal 5, Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 sebagaimana tertera dalam Perpol No 7 Tahun 2022.
"Perbuatan saudara AH melanggar etika kepribadian yang pertama, yang kedua etika kelembagaan, dan etika kemasyarakatan. Tiga etika itu dilanggar, sehingga majelis kode etik memutuskan saudara AH untuk dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat," terangnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
