Pantau - Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang meminta DPR menyelesaikan kasus korupsi base transceiver station (BTS) yang diduga ikut menyeret pihak lain.
"Kita mau BTS ini diselesaikan secara holistik, menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut di dalamnya tanpa melihat latar belakang apapun, mereka harus equal di depan hukum," kata Saut di Gedung DPR, Kamis (8/6/2023).
Saut yang datang bersama anggota Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Rudy Marjono itu mengaku telah memetakan kasus tersebut mulai dari awal hingga proses audit. Namun, ia tak menjelaskan secara detail pemetaan itu.
Ia pun mendukung agar Komisi III DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang kelanjutan kasus korupsi BTS agar dapat diselesaikan secara holistik.
Saut menjelaskan bahwa pengeluaran dana dalam kasus tersebut sangat kompleks. Bahkan, jauh lebih kompleks dari kasus KTP yang pengeluaran dananya begitu besar.
"Kita harus membuka ini sama-sama, kalau saya kutip bahasanya Pacul itu kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan Kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama," imbuhnya.
Sebelumnya, MAKI menyebar surat ke seluruh pimpinan DPR dan segenap anggota Komisi I DPR berisi tantangan agar mereka membuat pernyataan tak menerima aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo.
Lewat surat itu, MAKI menantang seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR menandatangani surat pernyataan tak menerima dana proyek pengadaan BTS Kominfo.
"Surat pernyataan ini diperlukan untuk penguat bahwa pimpinan dan anggota Komisi I DPR tidak menerima manfaat dalam bentuk apapun dari proyek pengadaan BTS Kominfo," demikian dikutip dari surat yang dikirim MAKI.
"Kita mau BTS ini diselesaikan secara holistik, menyelesaikan siapapun yang berpotensi untuk ikut di dalamnya tanpa melihat latar belakang apapun, mereka harus equal di depan hukum," kata Saut di Gedung DPR, Kamis (8/6/2023).
Saut yang datang bersama anggota Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Rudy Marjono itu mengaku telah memetakan kasus tersebut mulai dari awal hingga proses audit. Namun, ia tak menjelaskan secara detail pemetaan itu.
Ia pun mendukung agar Komisi III DPR berdialog dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang kelanjutan kasus korupsi BTS agar dapat diselesaikan secara holistik.
Saut menjelaskan bahwa pengeluaran dana dalam kasus tersebut sangat kompleks. Bahkan, jauh lebih kompleks dari kasus KTP yang pengeluaran dananya begitu besar.
"Kita harus membuka ini sama-sama, kalau saya kutip bahasanya Pacul itu kasus Sambo itu juga clear setelah dia dialog dengan Kejaksaan. Jadi kita harus lakukan model dialog yang sama," imbuhnya.
Sebelumnya, MAKI menyebar surat ke seluruh pimpinan DPR dan segenap anggota Komisi I DPR berisi tantangan agar mereka membuat pernyataan tak menerima aliran dana kasus korupsi BTS Kominfo.
Lewat surat itu, MAKI menantang seluruh pimpinan dan anggota Komisi I DPR menandatangani surat pernyataan tak menerima dana proyek pengadaan BTS Kominfo.
"Surat pernyataan ini diperlukan untuk penguat bahwa pimpinan dan anggota Komisi I DPR tidak menerima manfaat dalam bentuk apapun dari proyek pengadaan BTS Kominfo," demikian dikutip dari surat yang dikirim MAKI.
- Penulis :
- Aditya Andreas
