Pantau - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) telah membuka posko aduan bagi mereka yang mengalami kriminalisasi saat menyuarakan pendapat dan mendapat intimidasi saat mengkritik penguasa.
Ketua Umum YLBHI, M. Isnur mengaku siap memberikan pendampingan bagi mereka yang mengalami situasi tersebut.
"Kami sangat prihatin bahwa pemilu ini mungkin dirancang untuk memenangkan satu calon saja, sementara banyak pihak yang melakukan upaya perlawanan atau kritik diintimidasi. Termasuk di antaranya adalah para guru besar dan akademisi di kampus-kampus," ungkap Isnur, dalam konferensi pers daring pada Senin (12/2/2024).
Oleh karena itu, ia menyampaikan, pihaknya akan menggunakan kantor-kantor LBH sebagai posko-posko pengaduan.
"Jika ada intimidasi, kekerasan, atau upaya untuk membungkam pendapat, kami siap mendampingi para guru besar, mahasiswa, gerakan sipil yang merasa terancam, atau yang mengalami kriminalisasi," imbuhnya.
Menurut Isnur, hal ini tidak terjadi tanpa alasan. YLBHI telah menerima 23 laporan terkait dengan dugaan intimidasi. Modusnya sangat bervariasi.
Ia membeberkan, laporan itu mulai dari penghalangan dan pembubaran acara baik oleh aparat berseragam atau preman/vigilantee, hingga diikuti dan dibuntuti oleh aparat berseragam.
"Ada juga serangan digital, demo yang dilakukan oleh preman dan paramiliter terhadap YLBHI dan KontraS, serta setidaknya empat rektor yang diminta polisi untuk membuat video memuji pemerintahan Jokowi," paparnya.
Dari kejadian tersebut, Isnur menilai, demokrasi dan hukum sangat terancam karena intimidasi, represi, dan upaya untuk membatasi ruang ekspresi sedang dilaksanakan.
"YLBHI bersama seluruh kantor LBH di seluruh wilayah dengan ini menyatakan bahwa kami berdiri pada posisi politik kemanusiaan. Kami akan menentang, kami akan menjadi oposisi, kami akan melawan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
