Polisi Diminta Usut Dugaan Korupsi SIMRS di Sulut

Pantau - Polda Sulawesi Utara (Sulut) diminta mengusut dugaan korupsi pengadaan perlengkapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)/Hospital Smart System yang dilakukan Pemprov Sulut. Proyek itu sendiri, nilai pagu anggarannya mencapai Rp 15 miliar.

Adapun dalam tahun anggaran 2021, PT BKG, berhasil memenangkan tender proyek tersebut kontrak dengan harga terkoreksi Rp 14,979 miliar.

"Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa perbedaan kecil antara harga pagu dan penawaran, serta peningkatan harga melebihi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 8,58 juta, menimbulkan kecurigaan penggelembungan harga," ujar Ketua DPP Inakor Rolly Wenas, Sabtu (9/3/2024).

Inakor menegaskan, bahwa persoalan ini bukan hanya masalah administrasi. "Tapi indikasi dugaan korupsi yang berpotensi merugikan keuangan negara," ucapnya.

Menurut Rolly, dugaan korupsi ini memiliki dampak nyata yang merugikan masyarakat Sulawesi Utara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di provinsi ini, dikhawatirkan telah disalahgunakan, mengurangi efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya publik.

"Kasus ini telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan di kalangan masyarakat Sulawesi Utara. Ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan transparansi dalam setiap proyek pemerintah," jelas dia.

Inakor akan terus meminta  agar investigasi dilakukan dan memastikan bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dihadapkan pada proses hukum.

"Kasus ini, jika terbukti, tidak hanya menandai kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan tata kelola yang baik menjadi lebih penting dari sebelumnya, untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan," jelas Rolly.

Ia mengatakan, dampak dugaan korupsi terhadap masyarakat Sulawesi Utara menggarisbawahi urgensi penegakan hukum dan reformasi sistem pengadaan publik.

"Masyarakat membutuhkan dan berhak atas pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang memprioritaskan penggunaan sumber daya untuk kesejahteraan publik di atas segalanya," tandasnya.