Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras Bulog senilai Rp2,7 triliun.
Langkah ini diambil untuk menyelidiki lebih dalam kasus yang menyeret nama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
"Kami akan usulkan jadi bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,” kata Daniel dalam keterangannya pada Minggu (7/7/2024).
Daniel menilai pembentukan Pansus di DPR sangat penting untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras ini.
Menurutnya, Pansus tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, tetapi juga untuk memperbaiki tata kelola pangan di Indonesia.
Ia menambahkan, pembentukan Pansus juga akan menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan serta keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan.
“Sekaligus perbaiki tata kelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” tandasnya.
Sebelumnya, usulan pembentukan Pansus skandal impor beras di DPR juga digaungkan oleh Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas.
Ia mendorong agar DPR membentuk Pansus untuk menyelidiki dugaan mark up harga dalam impor beras Bulog.
Kasus ini mencuat setelah Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke KPK di Jakarta pada Rabu (3/7/2024) lalu.
Mereka dilaporkan terkait dugaan mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat biaya demurrage impor beras sebesar Rp294,5 miliar.
- Penulis :
- Aditya Andreas
