Kejagung dan Kementerian BUMN Bersinergi Perbaiki Tata Kelola Minyak Mentah

Pantau - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam upaya memperbaiki tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Indonesia. Langkah ini dilakukan seiring dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan minyak mentah pada periode 2018–2023 yang melibatkan PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menegaskan bahwa sinergi ini bukan hanya bertujuan untuk menegakkan hukum secara represif, tetapi juga sebagai bagian dari pembenahan sistem tata kelola di sektor BUMN, khususnya di lingkungan PT Pertamina.

“Kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait terus kami lakukan guna menciptakan tata kelola korporasi yang lebih baik. Langkah ini diperlukan agar pengelolaan sumber daya minyak mentah menjadi lebih transparan dan akuntabel,” ujar Harli Siregar pada Rabu (5/3/2025).

Baca Juga:
Geledah PT OTM terkait Korupsi Minyak Mentah, Kejagung Sita Dokumen
 

Menurutnya, proses penyidikan ini diharapkan tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem manajemen dan prosedur bisnis di sektor energi nasional.

Dalam pengusutan kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka yang berasal dari berbagai entitas bisnis terkait. Mereka terdiri dari pejabat tinggi di PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina International Shipping, serta beberapa individu dari sektor swasta yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.

Setelah penetapan tersangka, Kejagung terus melakukan serangkaian penggeledahan guna mengumpulkan barang bukti yang dapat memperkuat proses hukum. Selain itu, sejumlah pejabat teknis dari PT Pertamina turut diperiksa sebagai saksi untuk memperjelas alur dugaan penyimpangan yang terjadi.

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menindak praktik korupsi di sektor energi serta memperbaiki tata kelola perusahaan milik negara agar lebih efisien dan transparan. Diharapkan, upaya ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan sumber daya alam Indonesia dan mencegah praktik serupa di masa mendatang.