Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta evaluasi menyeluruh terhadap integritas para hakim setelah terungkapnya kasus suap yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO).
Puan menegaskan pentingnya pembenahan sistem hukum di Indonesia agar tidak terus-menerus tercoreng oleh praktik korupsi di lingkungan peradilan.
"Sebaiknya dievaluasi bagaimana kemudian integritas dari para penegak hukum untuk bisa dibenahi".
Jazilul Fawaid: Ini Tamparan Bagi Wajah Peradilan, Harus Ada Reformasi
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Jazilul Fawaid, menyebut kasus ini sangat memprihatinkan karena pelanggaran dilakukan oleh hakim yang seharusnya menjadi penjaga keadilan.
"Ini menampar wajah para hakim yang selama ini punya integritas. Ini menampar institusi peradilan yang selama ini sedang berbenah".
Jazilul mendorong lembaga peradilan untuk segera melakukan reformasi menyeluruh, dan menyatakan bahwa DPR siap mendukung dari sisi anggaran.
"Kita dukung pengadilan untuk melakukan reformasi, kalau butuh anggaran kita kasih anggaran".
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebagai tersangka suap dalam kasus vonis lepas (ontslag) perkara korupsi ekspor CPO.
MAN diduga menerima suap sebesar Rp 60 miliar dari tersangka MS dan AR yang berprofesi sebagai advokat.
Suap tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan agar dijatuhkan dalam bentuk ontslag atau lepas dari tuntutan hukum.
- Penulis :
- Pantau Community
