Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

APINDO Peringatkan Paslon Capres-Cawapres Jangan Eksplorasi Serikat Pekerja

Oleh Widji Ananta
SHARE   :

APINDO Peringatkan Paslon Capres-Cawapres Jangan Eksplorasi Serikat Pekerja

Pantau.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta agar kegiatan politik yang tengah memasuki masa kampanye presiden tidak mengeksplorasi serikat tenaga kerja. Hal itu dinilai akan berdampak pada kegiatan usaha.  

"Ada satu keinginan penting saat ini (terkait) bagiamana polarisme antara serikat pekerja dengan  pengusaha," ujar  Direktur Eksekutif Apindo Danang Girindrawardana dalam diskusi "Arah Pembangunan Ekonomi Indonesia 2019-2024: Menimbang Ide dan Gagasan Pasangan Capres Cawapres" di Gedung Pakarti, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

Baca juga: Minta Pengusaha 'Kencangkan Ikat Pinggang', APINDO: Tapi Ini Bukan Krisis 1998

Danang mengatakan, hal ini akan menyebabkan dunia ekonomi kacau. Sebab muncul beberapa kubu serikat pekerja yang mendukung Capres dan Cawapres yang berbeda. Sehingga pihaknya meminta agar isu ini tidak dipolitisasi.

"Jadi mohon dengan sangat hormat rekan-rekan Capres dan Cawapres kedepan kalau ini teurs di politisi dan di polarisasi ekonomi kita akan kacau pak, kelompok serikat pekerja ini mendukung ini, kelompok pekerja ini dukung ini, itu mendukung itu," katanya.

Ia mengatakan, hal ini mengganggu terutama kata dia, menghadapi implementasi PP 78 tahun 2015 mengenai pengupahan yang masih menimbulkan pro kontra antara pekerja dan pengusaha.  

"Ini menganggu pak, jangan terlalu menpolitisi serikat pekerja apalagi kita menghadapi kita sedang masalah serius dengan implementasi regulasi PP 78 tentang pengupahan, dunia usaha kami menyepakati itu tapi rekan-rekan pekerja tidak menyepakati itu," katanya. 

Baca juga: Banyak Menteri Jadi Timses Jokowi-Ma'ruf, Apindo: Saya Sih Khawatir...

Belum lagi kepastian terkait pengupahan dinilai selalu menjadi ritual tahunan. Ditambah lagi hari buruh tahun mendatang yang berbarengan dengan masa kampanye dikhawatirkan justru membuat kegiatan usaha terganggu.

"Jadi kepastian terhadap upah itu selalu menjadi maslahah besar dan menjadi ritual tahunan apalagi tahun depan itu mayday dekat dengan masa kampanye, jangan dibawa ini, nanti dunia usaha repot, kalau dunia usaha berantakan pekerja juga berantakan pertumbuhan ekonomi jatuh. Sirkulasi perekonomian gak jalan," pungkasnya.

Penulis :
Widji Ananta