Pantau.com - Tokoh terkenal Syiah di Irak, Muqtada As-Sadr, menolak pemungutan suara rahasia di Parlemen mengenai komposisi kabinet baru.
"Orang-orang ingin memperbarui sistem melalui pemerintah yang jujur dengan teknokrat independen yang diawasi oleh calon perdana menteri tanpa tekanan dari partai atau blok," kata Sadr di akun Twitter.
Baca juga: Tiga Warga Australia Ditahan di Kamp Penataran Provinsi Muslim China
Kandidat Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi pada hari Rabu mengumumkan pemerintahannya dan programnya untuk disetujui oleh Parlemen, kantor berita Anadolu, yang dipantau oleh Antara di Jakarta pada Kamis pagi.
Anggota Parlemen Irak menyetujui bagian dari daftar anggota Kabinet dan program yang diusulkan oleh Abdul-Mahdi, termasuk mantan menteri perminyakan sementara Thamer Ghadhban sebagai Menteri Perminyakan.
Baca juga: PBB Tuntut Gencatan Senjata Kemanusiaan di Yaman Guna Hindari Kelaparan
Anggota Parlemen veteran Fuad Hussein diangkat menjadi Menteri Keuangan, kata beberapa anggota Parlemen. Parlemen dijadwalkan untuk memilih delapan menteri yang tersisa pada malam yang sama.
Pada awal Oktober, Barham Salih - Presiden Irak yang baru terpilih - menugasi Abdul-Mahdi untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat perdana menteri itu diduga didukung oleh pemimpin spiritual Syiah Irak Ali As-Sistani.
Abdul-Mahdi telah menjadi mentor keuangan di pemerintahan sementara dan menteri perminyakan dari 2014 hingga 2016.
- Penulis :
- Widji Ananta
