Pantau - Puluhan korban tewas dan ratusan lainnya terluka dalam aksi demonstrasi antipemerintah yang melanda Bangladesh, di mana para demonstran menuntut agar Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina mengundurkan diri menyusul terputusnya akses internet dalam upaya untuk meredam kerusuhan di negara itu.
Harian berbahasa Bengali terkemuka di negara itu, Prothom Alo, mengungkapkan setidaknya 95 orang, termasuk 14 polisi, tewas dalam kerusuhan Minggu kemarin. Sementara itu, Channel 24 melaporkan sedikitnya 85 orang tewas.
Jumlah korban tewas ini merupakan yang tertinggi dalam protes sehari dalam sejarah Bangladesh, menurut Reuters.
Militer Bangladesh mengumumkan jam malam baru, termasuk di ibu kota Dhaka serta markas divisi dan distrik lainnya, diberlakukan pada Minggu (4/8/2024) malam untuk waktu yang tidak ditentukan. Pemerintah sebelumnya menerapkan jam malam dengan beberapa pengecualian di Dhaka dan beberapa tempat lainnya.
Baca juga: Jam Malam di Bangladesh Diperpanjang Buntut Kerusuhan
Para demonstran menuntut pengunduran diri Hasina menyusul protes Juni 2024 yang dimulai dengan aksi mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota pegawai negeri sipil (PNS). Demonstrasi itu meningkat menjadi kerusuhan hingga menewaskan lebih dari 200 orang.
Saat kekerasan baru terjadi, Hasina menuturkan, demonstran yang terlibat dalam 'sabotase' dan pengrusakan tidak lagi menjadi mahasiswa, melainkan penjahat, dan mereka harus ditindak dengan tangan besi.
Para dosen di Universitas Teknik dan Teknologi Bangladesh menunjukkan dukungan mereka kepada para mahasiswa. Salah satu plakat bertuliskan 'Kami mendukung mahasiswa kami' dan plakat lainnya bertuliskan 'Setiap kebohongan adalah hutang kebenaran. Cepat atau lambat hutang itu akan dibayar'.
Partai Liga Awami yang berkuasa menyebut, tuntutan pengunduran diri Hasina menunjukkan sederet aksi protes itu telah dibajak oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh dan partai Jamaat-e-Islami yang sekarang dilarang.
Baca juga: Korban Tewas Protes Bangladesh Terus Bertambah, Berapa Jumlahnya Sekarang?
Pada Minggu (4/8/2024), pemerintah mengumumkan hari libur nasional sejak Senin (5/8/2024) hingga Rabu (7/8/2024). Pengadilan akan ditutup tanpa batas waktu, sementara layanan internet akan terputus, dengan Facebook dan aplikasi perpesanan, termasuk WhatsApp tidak bisa diakses.
Setidaknya 11.000 demonstran dibekuk dalam beberapa pekan terakhir. Kerusuhan juga mengakibatkan penutupan sekolah dan universitas di seluruh penjuru Bangladesh, dengan pihak berwenang suatu saat memberlakukan jam malam tembak di tempat.
Rekaman video menunjukkan para demonstran merusak mobil van penjara di pengadilan hakim metropolitan di Dhaka. Video lain menayangkan polisi menembaki demonstran dengan peluru tajam dan karet, serta gas air mata.
Para demonstran membakar kendaraan dan sejumlah kantor partai politik Bangladesh yang berkuasa, sebagian membawa senjata tajam (sajam) dan tongkat, menurut rekaman televisi.
Baca juga: Koban Tewas Kerusuhan Bangladesh Capai 187 Orang, Jam Malam Diperpanjang
Jamuna TV melaporkan kerusuhan di lebih dari selusin distrik, termasuk Chattogram, Bogura, Magura, Rangpur, Kishoreganj, dan Sirajganj, yang mana para demonstran yang didukung partai oposisi utama di Bangladesh bentrok dengan polisi dan para aktivis partai Liga Awami dan afiliasinya.
Di daerah Uttara, Dhaka, polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan ratusan pengunjuk rasa yang memblokir jalan raya utama. Mereka menyerang rumah-rumah dan merusak kantor kesejahteraan masyarakat di daerah itu, yang mana ratusan aktivis partai berkuasa telah mengambil posisi.
Bom mentah diledakkan dan tembakan dilepaskan, kata para saksi mata. Sedikitnya 20 demonstran di daerah itu terkena peluru.
Protes dimulai Juni 2024 saat para mahasiswa menuntut diakhirinya sistem kuota yang mencadangkan 30 persen pegawai negeri sipil (PNS) untuk para veteran dan keluarga mereka yang bertempur dalam perang kemerdekaan Bangladesh tahun 1971 melawan Pakistan.
Setelah bentrokan berhari-hari, Mahkamah Agung (MA) Bangladesh mengurangi kuota PNS, dengan mencadangkan 5 persen untuk para veteran dan kerabat mereka. Namun rupanya, para demonstran terus menuntut pertanggungjawaban atas kekerasan yang mereka tuduhkan kepada pemerintah atas penggunaan kekuatan yang berlebihan.
Baca juga: Mahasiswa Tahanan Polisi Akhiri Demonstrasi di Bangladesh
Sistem ini juga mencadangkan pekerjaan untuk penyandang cacat, transgender, dan etnis minoritas, yang kuotanya dipotong dari 26 persen menjadi 2 persen dalam keputusan itu.
Pemerintah Hasina menyalahkan partai-partai oposisi dan sayap-sayap mahasiswa yang memicu kekerasan. Hasina menawarkan untuk berbicara dengan para pemimpin mahasiswa pada Sabtu (3/8/2024).
Protes itu menjadi tantangan besar bagi Hasina, yang telah memerintah Bangladesh selama lebih dari 15 tahun, dan kembali berkuasa pada Januari 2024 untuk masa jabatan keempat kalinya secara berturut-turut dalam Pemilu yang diboikot sekelompok rival utamanya.
Sumber: The Guardian
- Penulis :
- Khalied Malvino
