
Pantau - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi menegaskan pentingnya kerja sama komunitas internasional untuk menghadapi dampak kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim demi memastikan kelangsungan negara-negara kepulauan.
“Naiknya permukaan laut dan mencairnya gletser memiliki dampak yang luas bagi negara-negara kepulauan, termasuk Indonesia,” demikian pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang diterima di Jakarta, Kamis (26/9/2024).
Hal tersebut disampaikan Retno dalam Pertemuan Tingkat Tinggi "United by Water" yang membahas isu air dunia di New York, Amerika Serikat (AS) di sela Sidang ke-79 Majelis Umum PBB, Rabu (25/9/2024)) waktu setempat.
Selain berdampak pada kenaikan air laut, lanjut Menlu Retno, perubahan iklim juga menimbulkan gangguan pada sumber air tawar dan pola cuaca yang sangat mempengaruhi ekosistem, ketahanan pangan, dan kesehatan di seluruh dunia.
Untuk itu, Menlu Retno menyerukan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan mendesak yang konkret untuk menangkal dampak perubahan iklim. Upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan beriringan.
BACA JUGA: Menlu Retno Desak Aksi Nyata Lindungi Pekerja Kemanusiaan
"Harus ada itikad politik untuk memandu inovasi dan tindakan konkret menangani dampak perubahan iklim, seperti dengan perluasan pembiayaan inovatif untuk aksi air dan iklim dan peningkatan pendanaan iklim," ucap Retno.
Ditambahkanya, komunitas internasional juga harus mendorong agenda pengelolaan air yang inovatif, termasuk dengan melaksanakan hasil-hasil kesepakatan Forum Air Dunia (WWF) ke-10 di Bali pada Mei 2024.
Selanjutnya, Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu guna mengoptimalkan sumber daya air di berbagai sektor.
“Indonesia juga telah membina program berbasis komunitas yang bertujuan untuk membangun infrastruktur air minum dan sanitasi, serta pengelolaan air limbah,” jelasnya.
Sederet program itu selaras dengan Tujuan No.6 Pembangunan Berkelanjutan (SDG 6) terkait isu air bersih dan sanitasi berkelanjutan.
Selain itu, Menlu Retno juga meminta dukungan komunitas internasional dalam menjalankan tugasnya mendatang sebagai Utusan Khusus PBB untuk Urusan Air per 1 November 2024 setelah mengakhiri tugas sebagai Menlu RI. (ANTARA)
- Penulis :
- Khalied Malvino