Pantau - Kepala pemerintahan transisi Bangladesh, Muhammad Yunus, pada Senin (15/10/2024) mengusulkan pembentukan “zona aman” di negara bagian Rakhine, Myanmar, dengan jaminan dari PBB. Usulan ini bertujuan membantu warga terdampak dan menangani krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di wilayah tersebut.
Yunus menyampaikan gagasan ini saat bertemu dengan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Thomas Andrews di kantornya di Dhaka. Ia menilai bahwa zona aman bisa menjadi “solusi awal yang baik” untuk menyalurkan bantuan dan mengurangi aliran pengungsi ke Bangladesh.
Andrews menyepakati bahwa situasi di Rakhine telah berkembang menjadi krisis besar, dengan jutaan orang terpaksa mengungsi dan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Dia menyoroti bahwa sedikitnya 3,1 juta orang telah mengungsi di seluruh Myanmar, termasuk ratusan ribu di Rakhine, tempat konflik antara kelompok bersenjata dan militer Myanmar semakin memburuk.
BACA JUGA: Muhammad Yunus Janji Penuhi Semua Hak Umat Beragama di Bangladesh
BACA JUGA: 5 Dubes Bangladesh Ditarik Pulang, Termasuk Komisaris Tinggi untuk India
Dalam beberapa pekan terakhir saja, sekitar 30.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. Kini, Bangladesh menampung sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya, mayoritas tinggal di kamp-kamp padat di Cox’s Bazar, sementara sekitar 35.000 lainnya dipindahkan ke Pulau Bhasan Char sejak 2020.
Yunus juga meminta komunitas internasional, termasuk ASEAN, untuk mengambil langkah konkret terhadap krisis di Rakhine dan mendorong dukungan PBB dalam pemindahan pengungsi Rohingya ke negara ketiga.
Diskusi tersebut juga mencakup investigasi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) terkait kekejaman militer Myanmar terhadap Rohingya pada 2017 dan perkembangan terbaru terkait gerakan politik mahasiswa di Bangladesh. (Anadolu)
- Penulis :
- Khalied Malvino
