Pantau - Sejumlah negara Eropa memberikan reaksi beragam terkait keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Palestina, khususnya Gaza.
Melansir Anadolu, Jumat (22/11/2024), myoritas negara Eropa menekankan pentingnya menghormati keputusan tersebut sebagai bagian dari independensi dan otoritas ICC, walaupun beberapa negara lainnya mengekspresikan ketidaksepakatan terhadap langkah ini.
Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell menekankan, keputusan ICC harus dihormati dan dilaksanakan. Ditegaskannya, surat perintah penangkapan ini tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, melainkan semata-mata untuk menegakkan hukum internasional yang berlaku.
PM Irlandia, Simon Harris menyebut, surat perintah penangkapan ini sebagai "langkah signifikan" dan mendesak negara-negara untuk bekerja sama guna memastikan ICC dapat menjalankan tugasnya dengan segera dan penuh tanggung jawab.
Baca juga: Gak Terima Surat Penangkapannya Terbit, Netanyahu Cs Tantang ICC
Hal senada juga disampaikan Wakil Presiden Kedua dan Menteri Tenaga Kerja Spanyol, Yolando Díaz yang memberikan dukungan penuh terhadap keputusan ICC.
"Selalu di pihak keadilan dan hukum internasional," ujarnya seraya menambahkan "Genosida terhadap rakyat Palestina tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman."
Sementara itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Swedia, Maria Malmer Stenergard juga menegaskan dukungan Uni Eropa terhadap ICC. Dia menekankan pentingnya menjaga integritas dan independensi ICC.
Di sisi lain, Kantor Kehakiman Swiss menyatakan, pihaknya memiliki kewajiban bekerja sama dengan ICC berdasarkan Statuta Roma, yang mengharuskan mereka untuk menangkap dan mengekstradisi Netanyahu atau Gallant jika mereka memasuki wilayah Swiss.
Baca juga: ICC Buktikan Penangkapan Pemimpin Israel dan Hamas tak Politis
Di Belanda, Menlu Caspar Veldkamp juga menegaskan, negaranya akan bertindak sesuai dengan keputusan ICC dan menghindari kontak yang tidak perlu dengan individu yang terlibat dalam surat perintah penangkapan tersebut.
Namun, Menlu Austria, Alexander Schallenberg mengkritik keputusan ICC ini sebagai "tidak dapat dipahami dan konyol," meskipun dia mengakui kewajiban hukum Austria untuk menegakkan surat perintah tersebut.
Juru bicara Kemlu Prancis, Christophe Lemoine, meskipun mengakui pentingnya bertindak sesuai dengan Statuta ICC, menyatakan ada kompleksitas hukum yang perlu dipertimbangkan, sehingga tidak ada komitmen langsung untuk menangkap Netanyahu dan Gallant.
Menlu Italia, Antonio Tajani juga menyarankan agar interpretasi keputusan ICC dilakukan dengan hati-hati dan dalam kolaborasi dengan sekutu-sekutu Eropa lainnya, menegaskan kembali dukungannya terhadap peran hukum yang dimainkan oleh ICC, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik negara manapun.
Baca juga: Gedung Putih Tolak Putusan ICC Tangkap Netanyahu dan Gallant
Menlu Norwegia, Espen Barth Eide menyoroti pentingnya persidangan yang adil, dengan keyakinan bahwa ICC akan melanjutkan proses ini dengan standar persidangan yang adil dan transparan.
Inggris, yang juga tak memiliki kewajiban hukum untuk mengeksekusi keputusan ICC, menunjukkan sikap yang lebih hati-hati. Seorang juru bicara PM Inggris Keir Starmer menyatakan penghormatan terhadap independensi ICC, meski tak ada konfirmasi apakah Inggris akan menegakkan surat perintah penangkapan tersebut.
Namun, Pemerintah Inggris kini sedang menghadapi desakan dari berbagai pihak, termasuk Amnesty International UK, untuk mendukung secara tegas langkah ICC ini.
Amnesty International UK mendesak Menlu Inggris, David Lammy, dan pemerintah Inggris untuk menepati komitmennya dalam mendukung keadilan internasional.
"Dalam oposisi, Menlu David Lammy mengatakan, partainya akan mematuhi setiap surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC, dan sekarang kami perlu melihat tindakan konkret dari pemerintah Inggris dalam mendukung langkah vital ini," jelas Direktur Eksekutif Amnesty International UK, Sacha Deshmukh.
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
