Pantau - Ketua partai berkuasa Korea Selatan, Han Dong-hoon menyatakan Presiden Yoon Suk Yeol perlu dicopot dari tampuk jabatan demi keamanan negara lantaran berupaya memberlakukan darurat militer. Namun, Han tak secara langsung meminta anggota partai untuk mendukung pemakzulan.
Mengutip Channel News Asia, Jumat (6/12/2024), Yoon mengejutkan negara dan partainya sendiri, People Power Party, pada Selasa (3/12/2024) saat mengumumkan pemberlakuan darurat militer untuk memberantas "kekuatan antinegara" dan mengatasi rival politik yang dianggap menghalangi pemerintahannya.
Keputusan tersebut dibatalkan 6 jam kemudian setelah DPR Korea Selatan--termasuk beberapa anggota People Power Party--memberikan suara menentang dekrit tersebut.
Partai oposisi utama, Partai Demokrat, telah menjadwalkan pemungutan suara pemakzulan pada Sabtu (7/12/2024) malam. Sementara itu, polisi setempat mulai menyelidiki Yoon atas tuduhan pemberontakan yang diajukan partai oposisi dan aktivis.
Berbicara setelah pertemuan People Power Party di DPR Korea Selatan, Han menyebut Yoon telah memerintahkan penangkapan politisi terkemuka dengan tuduhan mereka termasuk dalam "kekuatan antinegara" selama darurat militer.
Pada Kamis (5/12/2024), partai berkuasa menyatakan menolak pemakzulan. Namun, Han mengisyaratkan posisi tersebut mungkin berubah seiring munculnya "bukti kredibel" bahwa Yoon berniat menangkap dan menahan pemimpin politik di Gwacheon, selatan Seoul.
"Kemarin saya katakan bahwa saya akan berusaha agar pemakzulan ini tidak diloloskan untuk mencegah kerugian kepada rakyat dan pendukung akibat kekacauan yang tidak terkontrol. Namun, saya percaya bahwa pemberhentian segera Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya diperlukan untuk melindungi Republik Korea dan rakyatnya mengingat fakta-fakta baru yang terungkap," ujar Han.
Han tidak secara eksplisit menyerukan pemakzulan dan menolak menjawab pertanyaan wartawan untuk memberikan klarifikasi.
Khawatir akan adanya upaya lain untuk menyatakan darurat militer, anggota DPR Korea Selatan kubu oposisi berjaga secara bergantian di ruang sidang pleno parlemen untuk menghalangi kemungkinan tersebut, menurut seorang pejabat Partai Demokrat.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino
