Pantau - Partai penguasa Korea Selatan menyatakan akan menolak upaya pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas deklarasi darurat militer yang kontroversial. Pernyataan ini dilaporkan media lokal pada Rabu (5/12/2024).
Keputusan penting tersebut diambil dalam rapat anggota DPR fraksi Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP).
Dalam pertemuan itu, para anggota mendukung sikap partai untuk menolak pemakzulan Presiden Yoon, seperti dilaporkan oleh Yonhap News yang berbasis di Seoul.
Sebelumnya, Yoon bertemu Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo dan sejumlah pemimpin Partai Kekuatan Rakyat guna mendalami strategi setelah partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan.
Baca juga:
- Semua Menteri Korsel Mundur Massal usai Gagalnya Darurat Militer
- Partai Demokrat Korsel Ajukan Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol
Mosi itu diajukan sebagai respons atas deklarasi darurat militer yang dilakukan Selasa (3/12/2024) malam. Untuk disahkan, mosi itu memerlukan dukungan dua pertiga suara di DPR Korea Selatan.
Untuk meloloskan mosi tersebut, partai oposisi membutuhkan 8 suara dari anggota parlemen fraksi Partai Kekuatan Rakyat di Majelis Nasional yang beranggotakan 300 orang.
Dalam pidato langsung yang disiarkan pada Selasa (3/12/2024) malam, Yoon mengumumkan darurat militer.
Namun, hanya beberapa jam setelahnya, dia terpaksa mencabut keputusan tersebut setelah anggota DPR Korea Selatan dengan suara bulat menolak perintah itu. Penolakan ini terjadi seiring gelombang protes di seluruh penjuru negeri.
Baca juga:
- Penulis :
- Khalied Malvino
