Pantau - Pemerintah Bangladesh pada Senin (23/12/2024) meminta India untuk memfasilitasi kembalinya mantan Perdana Menteri (PM) Sheikh Hasina ke Dhaka, demikian disampaikan diplomat tertinggi negara tersebut.
"Kami mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah India yang menyatakan bahwa pemerintah Bangladesh ingin Hasina kembali ke sini untuk proses peradilan," tutur Penasihat Luar Negeri Bangladesh, Touhid Hossain, kepada wartawan di Dhaka, seperti dilansir dari berita kantor berita negara Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangsta (BSS) dan Anadolu.
Hasina, yang berusia 77 tahun, lari ke India pada 5 Agustus 2024 usai muncul pemberontakan rakyat terhadap dugaan kekejaman dan penindasan selama 15 tahun pemerintahannya.
Lebih dari 700 orang, sebagian besar pemuda, tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh mahasiswa, mengarah pada pembentukan pemerintahan transisi.
Di Dhaka, Hasina menghadapi banyak kasus, termasuk dugaan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Penasihat Urusan Dalam Negeri, Letnan Jenderal (Purn) Jahangir Alam Chowdhury, sudah ada perjanjian ekstradisi antara Dhaka dan New Delhi.
Baca juga:
- Bangladesh Rayakan Hari Kemenangan Meski Pemilu Masih Belum Pasti
- Sheikh Hasina Diajukan ke ICC, Diduga Lakukan Kejahatan Kemanusiaan
"Kami memiliki perjanjian tukar tahanan dengan India. Itu akan dilakukan berdasarkan perjanjian tersebut," beber Chowdhury kepada wartawan di Dhaka.
Sejak 8 Agustus 2024, pemerintah transisi yang dipimpin peraih Nobel, Muhammad Yunus, mampu memimpin Bangladesh. India menjaga sikap hati-hati terkait keberadaan Hasina, yang sebelumnya mengatakan "untuk saat ini".
Hubungan bilateral antara kedua negara Asia Selatan ini semakin merosot, dengan Dhaka menuduh media India menyebarkan "propaganda" terhadap Bangladesh.
Setelah media India mulai memberi ruang untuk berbagai pernyataan diduga dilontarkan oleh Hasina, Yunus meminta New Delhi mengontrol mantan PM Bangladesh itu agar tetap diam.
Namun, dalam perkembangan baru sejak Agustus 2024, India mengirimkan delegasi tingkat tinggi pertama ke Bangladesh pada awal Desember 2024. Yunus mengatakan kepada Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, bahwa posisi Hasina di India "menciptakan ketegangan."
Dhaka juga menyatakan ketidakpuasannya atas tewasnya warga Bangladesh di tangan pasukan India di perbatasan. India membenarkan tindakan ini dengan menyebut para korban sebagai penyelundup.
Baca juga:
- Pemerintah Transisi Bangladesh Pecat Tiga Dubes yang Diangkat Hasina
- Pemimpin Bangladesh Serukan Zona Aman PBB di Rakhine Myanmar
Namun, Dhaka mendesak New Delhi untuk mengambil langkah "nyata dan efektif" untuk mengakhiri kekerasan. Kedua negara berbagi perbatasan darat sepanjang 4.096 km yang merupakan salah satu yang terpanjang di dunia.
Secara terpisah, untuk mempersiapkan Pemilu pertama di era pasca-Hasina, pemimpin pemerintah transisi, Yunus, telah meminta waktu hingga 2026 untuk melaksanakan reformasi yang diperlukan di lembaga-lembaga pemerintah.
Pemerintah sementara, bersama gerakan mahasiswa pendukung pemberontakan, mengklaim selama 15 tahun pemerintahan Hasina, semua institusi demokrasi telah dihancurkan. Mereka menilai, reformasi sangat penting untuk memastikan pemilu yang bebas dan adil.
- Penulis :
- Khalied Malvino
