Pantau - Penyelidik Korea Selatan pada Rabu (1/1/2025) menyatakan akan mengeksekusi surat perintah penangkapan Yoon Suk Yeol, yang diberhentikan dari kursi presiden, sebelum batas waktu 6 Januari 2025.
Pendukung dan penentang Yoon, yang diskors oleh parlemen karena mencoba mengubah aturan sipil bulan lalu, telah berkemah di luar kediamannya. Yoon telah bersembunyi selama beberapa pekan, menghindari upaya penyelidikannya.
Kantor Investigasi Korupsi (CIO) mengajukan surat perintah penangkapa setelah Yoon tiga kali mangkir pemeriksaan.
Namun, eksekusi surat perintah penangkapan itu terganjal, lantaran Dinas Keamanan Presiden sebelumnya menolak bekerja sama dalam penggeledahan.
“Surat perintah akan dieksekusi sebelum tenggat waktu, yaitu Senin, 6 Januari,” ujar Kepala CIO, Oh Dong-woon, melansir AFP.
“Kami mengupayakan proses yang lancar tanpa gangguan besar, tetapi kami juga berkoordinasi untuk memobilisasi polisi dan personel jika diperlukan,” imbuhnya.
Oh memperingatkan, siapa pun yang mencoba menghalangi penangkapan Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum.
“Kami menganggap tindakan seperti memasang barikade atau mengunci gerbang besi untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah sebagai penghambatan tugas resmi,” tegasnya.
Ia menambahkan, pelaku dapat dikenakan tuntutan atas penyalahgunaan wewenang dan penghambatan tugas resmi.
Tim hukum Yoon menyebut surat perintah penangkapan terhadap kliennya itu "ilegal dan tidak sah" dan berencana mengajukan gugatan untuk membatalkannya.
Di sisi lain, pendukung Yoon terus menggelar protes menentang surat perintah tersebut.
Baca juga:
- Pengadilan Korea Selatan Setujui Penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol
- Pengacara Bilang Surat Penangkapan Presiden Korsel Ilegal
Polisi telah dikerahkan dalam jumlah besar dan tampak meminta massa untuk menjaga ketertiban. Meski begitu, akses keluar-masuk ke kediaman Yoon tetap terbuka.
Rekaman langsung memperlihatkan pendukung Yoon di satu sisi dan lawannya di sisi lain saling berteriak. Pihak kepolisian berdiri di tengah kedua kelompok massa.
Sebelumnya, otoritas Korea Selatan gagal mengeksekusi surat perintah penangkapan politisi pada tahun 2000 dan 2004 karena dihalangi pendukung selama masa berlaku tujuh hari surat perintah tersebut.
Yoon, yang telah dicabut kewenangannya sebagai presiden oleh DPR Korea Selatan, menghadapi dakwaan pemberontakan yang dapat berujung hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati.
Pada Rabu (1/1/2025], sebagian besar staf Yoon, termasuk kepala staf, sekretaris senior, dan penasihat khusus, mengundurkan diri.
Sebelumnya, Yoon mendeklarasikan darurat militer dalam siaran yang tidak diumumkan. Ia menyebut langkah ini untuk “menghilangkan elemen anti-negara.”
Namun, DPR Korea Selatan langsung membatalkan keputusan itu, sementara pasukan bersenjata lengkap menyerbu gedung parlemen.
Mahkamak Konstitusi (MK) Korea Selatan akan memutuskan aapakah pemakzulan Yoon akan dipertahankan atau dibatalkan.
Krisis semakin dalam setelah pengganti Yoon, Han Duck-soonyang juga menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Korea Selatan ikut dimakzulkan oleh pparlemen lantara gagal memenandatangan Undang-Undang (UU) untuk penyelidikan terhadap Yoon.
Choi Sang-mok, yang menjadi presiden sementara sejak Jumat (27/12/2024), kini menghadapi berbagai krisis, termasuk kecelakaan pesawat Jeju Air yang menewaskan 179 orang pada Minggu (29/12/2024).
Pada Selasa (31/12/2024), Choi menunjuk dua hakim baru untuk MK Korea Selatan yang menangani pemakzulan Yoon, memenuhi tuntutan utama oposisi.
- Penulis :
- Khalied Malvino
