Pantau - Para anggota DPR Lebanon pada Kamis (9/1/2025) mulai menjalani sidang yang bisa mengarah pada pemilihan kepala militer Joseph Aoun sebagai presiden, setelah lebih dari dua tahun kekosongan jabatan, lapor reporter AFP.
Sidang dimulai pada pukul 11:00 waktu setempat, dihadiri oleh 128 anggota DPR Lebanon yang sebelumnya gagal mencapai kesepakatan sebanyak 12 kali. Tensi politik antara kelompok Hizbullah yang didukung Iran dan lawan-lawan mereka menghalangi kesepakatan.
Joseph Aoun, yang kini menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Lebanon, menjadi kandidat kuat. Ia didukung oleh Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi, merupakan negara-negara yang akan sangat dibutuhkan Lebanon untuk membangun kembali setelah 14 bulan konflik dengan Hizbullah.
Baca juga: Israel Langgar Gencatan Senjata jelang DPR Lebanon Gelar Pilpres
Sebelumnya, Hizbullah mendukung Suleiman Franjieh, pemimpin partai kecil Kristen yang memiliki hubungan erat dengan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Namun, pada Rabu (8/1/2025), Franjieh menarik diri dari pencalonannya dan mendukung Aoun, membuka jalan bagi sang panglima.
Namun, proses pemilihan Aoun akan menghadapi tantangan tambahan karena larangan konstitusional yang melarang seorang panglima militer menjadi presiden. Walaupun sebelumnya larangan ini sudah dibuka, Aoun tetap harus mengatasi prosedur tambahan agar bisa terpilih.
Di antara kandidat lainnya adalah Jihad Azour, mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Lebanon yang kini menjadi Direktur Departemen Timur Tengah dan Asia Tengah di IMF, serta Elias al-Baysari, Kepala Umum Keamanan Lebanon sementara.
Baca juga: AS Tegaskan Israel Terus Tarik Pasukan dari Lebanon
Pilpres Lebanon kali ini sangat krusial karena negara tersebut membutuhkan seorang presiden untuk menunjuk perdana menteri dan kabinet permanen. Pemerintahan sementara yang berkuasa selama dua tahun terakhir punya kekuasaan terbatas lantaran tak dilantik oleh presiden yang sah.
Pemerintah baru yang terpilih nanti akan menghadapi banyak tantangan, termasuk implementasi perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah serta mencari dana untuk rekonstruksi.
Selain itu, Lebanon sudah enam tahun dilanda krisis ekonomi yang memporak-porandakan nilai mata uang dan menghancurkan tabungan banyak warga. Pemerintah juga harus menyelesaikan reformasi agar dapat mendapatkan dana talangan dari IMF.
- Penulis :
- Khalied Malvino
