Pantau - Sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, menegaskan mereka telah menginstruksikan para pejuangnya untuk memperlakukan sandera Israel di Jalur Gaza secara manusiawi dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini disampaikan sebagai bantahan terhadap tindakan Israel yang dituduh terus menerus berupaya membahayakan para tawanan.
Baca juga: Hamas Bebaskan 3 Sandera Israel, Gencatan Senjata Resmi Dimulai
Ezzedine Al-Haddad, seorang anggota dewan militer Hamas, dalam sebuah program televisi yang ditayangkan oleh Al Jazeera Qatar pada hari Jumat, dengan judul "Banjir," menyatakan kelompoknya mengamankan operasi penangkapan warga Israel "sesuai dengan rute yang telah direncanakan, memastikan mereka tersembunyi dari musuh dan teknologi canggihnya."
"Arahan kami adalah memperlakukan tawanan musuh secara manusiawi, mengikuti ajaran Islam. Kami menjaga nyawa mereka dan memastikan perlakuan yang layak," tambahnya.
Komandan militer tersebut juga menuduh Israel "memutuskan untuk membunuh mereka (tawanan Israel) sejak hari pertama operasi, dan terus menargetkan mereka hingga hari ini."
Program "Yang Tersembunyi Lebih Besar" tersebut membahas detail operasi Banjir Al-Aqsa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Palestina pada 7 Oktober 2023. Program ini juga menayangkan rekaman eksklusif mantan pemimpin Hamas, Yahya Sinwar, yang dibunuh oleh Israel pada Oktober 2024.
Selama serangan yang menargetkan pangkalan militer dan pemukiman Israel di dekat Gaza, kelompok-kelompok Palestina, terutama Brigade Al-Qassam Hamas, berhasil menangkap 251 warga Israel, banyak di antaranya adalah personel militer, menurut perkiraan tentara Israel.
Baca juga: Gencatan Senjata Gaza Dinodai Operasi Militer Israel di Jenin, Mengapa?
Hingga kini, Israel belum memberikan tanggapan atas pernyataan Al-Haddad.
Kesepakatan gencatan senjata yang dimulai pada Minggu (19/1/2025) antara Israel dan Hamas mengakhiri serangan dahsyat Israel di Gaza, yang sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 47.000 warga Palestina tewas, mayoritas wanita dan anak-anak.
Perjanjian tiga tahap tersebut mencakup pertukaran tahanan dan ketenangan yang berkelanjutan, dengan tujuan untuk mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Serangan tersebut telah membuat Gaza hancur, dan penduduknya mengungsi, kelaparan, dan rentan terhadap penyakit.
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November 2024 untuk Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perangnya di wilayah tersebut.
Sumber: ANADOLU
- Penulis :
- Khalied Malvino
