Pantau - DPR Filipina resmi memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte pada Rabu (5/2/2025), atas dugaan penyelewengan dana publik senilai lebih dari 612,5 juta peso (sekitar Rp167 miliar).
Baca juga: Ribuan Demonstran Desak DPR Filipina Segera Makzulkan Sara Duterte
Pemakzulan ini dilakukan dalam sidang terakhir sebelum Kongres Filipina memasuki masa reses selama empat bulan menjelang Pemilu sela pada 12 Mei 2025. Langkah ini semakin memperuncing ketegangan antara Duterte dan Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang sebelumnya adalah sekutunya.
Marcos memiliki kendali atas mayoritas dari lebih dari 300 anggota DPR, termasuk Ketua DPR Martin Romualdez yang merupakan sepupunya. Kendati telah dimakzulkan oleh DPR, Duterte masih menjabat sebagai wakil presiden karena proses pemakzulan harus dilanjutkan ke Senat.
Jika 16 dari 23 senator menyetujui pemecatannya, maka Duterte akan resmi diberhentikan dari jabatannya. The Straits Times telah mencoba menghubungi kantor Duterte untuk meminta tanggapan atas pemakzulan ini.
Dugaan Penyelewengan Dana Publik
Sebanyak 215 anggota DPR memilih untuk memakzulkan Duterte terkait dugaan penyelewengan dana yang dialokasikan untuk kepentingan sensitif dan rahasia periode 2022-2023.
Baca juga: Sara Duterte Siap Hadapi Pemakzulan Menyusul Pecahnya Koalisi
Dana itu dialirkan ke Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan Filipina, yang dipimpin Duterte hingga pengunduran dirinya dari kabinet Marcos pada Juni 2024.
Sebelumnya, tiga kasus pemakzulan telah diajukan oleh kelompok masyarakat sipil pada akhir 2024, tetapi DPR menunda pembahasan selama beberapa pekan. Para analis politik menduga penundaan ini terjadi karena Marcos enggan terlibat langsung dalam upaya pemakzulan Duterte.
Selain itu, sekitar 1,8 juta anggota Iglesia ni Cristo, kelompok agama berpengaruh di Filipina, menggelar unjuk rasa pada 13 Januari 2025 untuk menolak pemecatan Duterte.
Namun, pada Rabu (5/2/2025), kelompok legislator pro-pemerintah mengajukan kasus pemakzulan keempat. Beberapa pekan sebelumnya, survei Social Weather Stations menunjukkan, 41 persen warga Filipina mendukung pemakzulan Duterte, sementara 35 persen menolak, dan 19 persen belum menentukan sikap.
Karena lebih dari sepertiga anggota DPR mendukung pemakzulan ini, perkara itu langsung dibawa ke sidang pleno untuk pemungutan suara, melewati proses normal di Komite Kehakiman DPR yang biasanya meninjau kasus pemakzulan sebelum dibahas lebih lanjut.
Baca juga: Polisi Ajukan Gugatan Pidana terhadap Wapres Sara Duterte
Ketegangan Politik Marcos-Duterte Memuncak
Hubungan antara Marcos dan Duterte memburuk sejak mereka terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pada 2022. Sementara pada 2024, DPR mulai menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan Duterte.
DPR juga meluncurkan investigasi terhadap perang narkoba brutal yang dilakukan ayah Sara Duterte, yakni Rodrigo Duterte, yang kini sedang menghadapi penyelidikan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akibat ribuan pembunuhan dalam operasi anti-narkoba sejak 2016.
Situasi semakin memanas pada November 2024 saat Duterte mengancam akan membunuh Presiden Marcos, istrinya, serta Ketua DPR Martin Romualdez jika dirinya terbunuh dalam persaingan politik ini.
Ancaman itu mendorong Marcos untuk melancarkan berbagai penyelidikan terhadap Duterte. Belakangan, Duterte menyebut ancaman itu sebagai "rencana tanpa eksekusi." Kini, proses pemakzulan Duterte masih bergantung pada keputusan Senat Filipina.
Sumber: The Straits Times
- Penulis :
- Khalied Malvino
