Pantau - Pemerintahan transisi Bangladesh kini sedang mempersiapkan Pemilu selambat-lambatnya pada Desember 2025, menurut seorang petinggi partai politik utama pada Senin (10/2/2025).
Baca juga: Eks PM Bangladesh Terancam Ditangkap atas Kasus Ini!
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam Alamgir mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Kepala Pemerintahan Sementara, Muhammad Yunus, di Dhaka untuk membahas pelaksanaan Pemilu secepat mungkin.
"Pemerintahan transisi telah meyakinkan kami bahwa Pemilu akan segera diadakan. Kepala penasihat (Yunus) dan pejabat pemerintah lainnya dalam pertemuan itu menyatakan mereka menargetkan Pemilu berlangsung pada Desember tahun ini," beber Alamgir kepada wartawan setelah pertemuan.
Ia juga optimistis pemerintah transisi Bangladesh akan segera mengeluarkan peta jalan resmi terkait jadwal dan persiapan Pemilu.
Tuntutan Reformasi dan Kontroversi
Gerakan Mahasiswa Anti-Diskriminasi—yang memimpin gerakan rakyat hingga menggulingkan Sheikh Hasina pada Agustus 2024—bersikeras agar reformasi besar-besaran dilakukan sebelum Pemilu.
Mereka menuding Hasina, yang telah berkuasa selama 15 tahun, mempolitisasi sistem pemerintahan, sehingga perubahan diperlukan untuk mencegah lahirnya rezim otoriter di masa depan.
Baca juga: Bangladesh Rayakan Hari Kemenangan Meski Pemilu Masih Belum Pasti
Sebagai respons, pemerintahan Muhammad Yunus telah membentuk enam komisi reformasi yang mencakup konstitusi, sistem Pemilu, peradilan, pemberantasan korupsi, administrasi publik, dan kepolisian. Laporan dan rekomendasi dari enam komisi itu sudah diserahkan ke pemerintah.
Penasihat Hukum Asif Nazrul menyatakan pemerintah transisi Bangladesh akan segera mengadakan dialog dengan partai politik pada Februari 2025 demi mencapai kesepakatan nasional terkait reformasi.
Dugaan Korupsi dan TPPU
Dalam pertemuan dengan pemerintah, BNP juga menuntut tindakan tegas terhadap pejabat yang diduga mendukung rezim Hasina serta mengembalikan uang negara dalam dugaan kasus TPPU ke luar negeri.
Menurut Muhammad Yunus, oligarki yang dekat dengan rezim sebelumnya menyelundupkan USD17 miliar (setara Rp278,4 triliun) dari sistem perbankan, dan sekitar USD16 miliar (sekitar Rp262,06 triliun) dicuri setiap tahun selama 15 tahun pemerintahan Hasina.
BNP juga menuntut pencabutan sekitar enam juta kasus hukum yang mereka sebut sebagai kriminalisasi politik selama era Hasina. Sementara itu, Hasina, yang kini berada dalam pengasingan di India, membantah semua tuduhan tersebut.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
