Pantau - Pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, pada Selasa (11/2/2025) menuduh Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu bertanggung jawab atas penundaan pertukaran sandera dari Jalur Gaza.
Baca juga: PBB Desak Hamas Lanjutkan Pembebasan Sandera
Sebelumnya, Hamas pada Senin (10/2/2025) mengumumkan penundaan pembebasan tahanan berikutnya sebagai respons terhadap “pelanggaran” yang dilakukan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera Gaza.
Lapid menjelaskan keputusan Hamas itu adalah respons terhadap pernyataan Netanyahu yang secara konsisten menyatakan enggan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam kesepakatan gencatan senjata itu.
Perundingan tahap kedua sebenarnya sudah dijadwalkan pekan lalu, tetapi Netanyahu menunda pengiriman utusan Israel ke Qatar hingga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menurut surat kabar Israel, Yedioth Ahronot, Netanyahu dan Trump telah menyepakati pedoman untuk fase kedua kesepakatan Gaza, termasuk pengusiran pimpinan Hamas dari Gaza, pembongkaran sayap bersenjata kelompok itu, dan pembebasan semua sandera dari Gaza.
Kabinet Keamanan Israel dijadwalkan untuk bertemu pada Selasa (11/2025) guna membahas kelanjutan dari kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas.
Baca juga: Hamas Lepas 3 Sandera Israel, 183 Tahanan Palestina Dibebaskan Hari Ini
Lapid mendesak untuk melakukan pertukaran tahanan dalam satu tahap besar, bukan “secara bertahap,” yang disebutnya sebagai strategi yang hanya akan menimbulkan kematian para sandera.
Kini Israel memprediksi ada 76 warganya yang masih disandera di Gaza, namun tak mengetahui berapa banyak di antaranya yang masih hidup.
Di sisi lain, Israel menahan lebih dari 10 ribu warga Palestina di penjara-penjara Israel, dengan laporan penyiksaan dan pengabaian medis terhadap mereka.
Pada saat yang sama, Trump mengusulkan untuk membatalkan gencatan senjata Gaza jika semua sandera yang ada di Gaza tidak dibebaskan sebelum Sabtu (15/2/2025) siang.
Sejak 19 Januari 2025, kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah diberlakukan di Gaza, menghentikan perang yang dilancarkan Israel, yang telah merenggut lebih dari 48 ribu nyawa dan meninggalkan Gaza dalam kehancuran.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Israel, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan pelanggaran HAM di Gaza.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
