Pantau - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuntut Universitas Harvard untuk meminta maaf karena menolak tuntutan pemerintahannya terkait penanganan demonstrasi pro-Palestina yang berlangsung di kampus.
Tuntutan permintaan maaf disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, dalam konferensi pers pada Selasa, 15 April 2025.
Pemerintahan Trump menyatakan bahwa tuntutan tersebut bertujuan untuk mencegah tindakan antisemitisme terhadap mahasiswa Yahudi di lingkungan kampus.
Daftar Tuntutan dan Penolakan Harvard
Pemerintah sebelumnya telah mengirimkan surat resmi kepada Harvard pada 11 April 2025, yang memuat 10 tuntutan.
Beberapa di antaranya adalah pelaporan mahasiswa yang dianggap memusuhi nilai-nilai Amerika, memastikan keberagaman sudut pandang di tiap departemen akademik, mengaudit program yang dinilai memicu pelecehan antisemit, dan memeriksa staf atas dugaan plagiarisme.
Namun Presiden Harvard, Alan Garber, menolak semua tuntutan tersebut dan menegaskan bahwa Harvard tidak akan menyerahkan independensinya kepada tekanan politik.
Ia menekankan bahwa universitas menjunjung tinggi kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Trump Bekukan Dana dan Ancam Cabut Bebas Pajak
Sebagai respons, Trump langsung membekukan dana hibah federal untuk Harvard senilai US$ 2,3 miliar atau sekitar Rp 38,64 triliun.
Tak berhenti di situ, Trump juga mengancam akan mencabut status bebas pajak Harvard jika institusi tersebut terus mendukung ideologi atau politik yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menulis bahwa status bebas pajak hanya berlaku untuk institusi yang bertindak demi kepentingan publik, bukan untuk menyebarkan paham yang menurutnya berbahaya.
- Penulis :
- Pantau Community
