Pantau - Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani dijadwalkan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Hamas di Doha pada Senin malam untuk membahas usulan gencatan senjata di Gaza yang diajukan oleh Amerika Serikat.
Hamas Nilai Proposal AS Belum Memenuhi Tuntutan, Minta Jaminan Tertulis
Pertemuan tersebut juga akan membahas transisi menuju pembicaraan mediasi yang ditujukan untuk menyelesaikan perbedaan yang tersisa terkait konflik yang berlangsung di Jalur Gaza.
Informasi ini dilaporkan oleh jurnalis media Axios, Barak Ravid, melalui platform X.
Sementara itu, situasi di Gaza terus memburuk sejak militer Israel kembali melancarkan serangan pada malam 18 Maret 2025, pasca berakhirnya gencatan senjata.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan serangan tersebut dilakukan karena Hamas menolak rencana perpanjangan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang diusulkan oleh Amerika Serikat.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 4.000 warga sipil telah tewas dan lebih dari 11.700 lainnya luka-luka sejak serangan kembali digencarkan.
Juru bicara Hamas, Jihad Taha, menegaskan bahwa kelompok perlawanan Islam tersebut meminta jaminan tertulis dari mediator AS untuk memastikan penghentian perang yang disebut sebagai genosida oleh Israel.
Hamas saat ini sedang meninjau secara cermat proposal yang diajukan oleh Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff.
Menurut Hamas, proposal tersebut tidak mencantumkan jaminan langsung maupun bertahap untuk penghentian perang, dan belum memenuhi sejumlah permintaan penting yang diajukan oleh pihak mereka.
Meski demikian, Hamas tetap membuka diri terhadap setiap usulan yang dapat mengarah pada penghentian perang dan penarikan total pasukan Israel dari Gaza.
Hamas menekankan bahwa setiap kesepakatan yang dicapai harus mencakup gencatan senjata penuh serta penarikan militer Israel secara menyeluruh dari wilayah Gaza.
- Penulis :
- Balian Godfrey
