Pantau - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) gagal mengesahkan rancangan resolusi terbaru yang menyerukan gencatan senjata permanen di Jalur Gaza setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto dalam pemungutan suara pada Rabu, 4 Juni 2025.
Rancangan resolusi tersebut diajukan oleh 10 anggota terpilih DK PBB dan didukung oleh 14 dari 15 anggota dewan, namun ditolak oleh AS sebagai satu-satunya penentang.
Resolusi mencakup tuntutan penghentian permusuhan secara segera, pembebasan tanpa syarat seluruh sandera yang ditahan Hamas, serta pencabutan semua pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan di Gaza.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut kegagalan ini sebagai kehilangan kesempatan penting bagi DK PBB dalam memenuhi tanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Ia menambahkan, "Ini adalah kesempatan lain yang hilang untuk menunjukkan siapa yang benar-benar menginginkan perdamaian, dan siapa yang justru terus bermain politik."
Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, juga menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap hasil pemungutan suara tersebut.
Menurutnya, draf resolusi tersebut mencerminkan tuntutan paling mendesak dari masyarakat Gaza dan suara mayoritas komunitas internasional.
Veto dari AS ini memicu kecaman dari berbagai pihak, yang menilai langkah tersebut menghalangi upaya menciptakan perdamaian dan mengatasi krisis kemanusiaan yang parah di wilayah konflik.
- Penulis :
- Balian Godfrey
