Pantau.com - Keadaan darurat militer yang diberlakukan pada 25 November di beberapa kawasan Ukraina telah berakhir. Hal itu disampaikan oleh Presiden Petro Poroshenko kepada dewan keamanan negara itu.
Berdasarkan darurat militer, Ukraina melarang orang-orang Rusia yang berusia tempur memasuki negara itu dan meningkatkan keamanan di tempat-tempat strategis seperti pembangkit tenaga nuklir dan pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam.
Baca juga: Desakan Pemberian Gelar Pahlawan pada Kolaborator Nazi Kembali Guncang Ukraina
Poroshenko mengatakan, tidak merencanakan untuk memperpanjang darurat militer, lantaran tak ada serangan besar dari Rusia. Seperti diketahui, kapal-kapal angkatan laut Ukraina disita di Selat Kerch, antara Krimea yang dicaplok Rusia.
Negara pimpinan Vladimir Putin itu pun mengklaim, penyitaan itu lantaran kapal-kapal tersebut memasuki perairan Rusia ketika berusaha melintasi selat tersebut tanpa pemberitahuan, mengabaikan perintah-perintah untuk berhenti. Namun Ukraina menyatakan, kapal-kapalnya tak memerlukan izin Rusia untuk melintasi selat itu.
Kepala militer Ukraina mengatakan bulan ini, Rusia telah menambah jumlah tentaranya dekat perbatasan sejak Agustus dan sekarang menimbulkan ancaman militer paling besar sejak tahun 2014, tahun negara itu mencaplok Krimea.
Baca juga: Dewan Federal Rusia Desak PBB Berikan Sanksi Terhadap Ukraina
Ketegangan kedua negara berlanjut. Satu pengadilan Rusia telah menjatuhi hukuman delapan tahun penjara terhadap seorang pria Ukraina karena melakukan kegiatan mata-mata dan berusaha mengekspor barang-barang militer secara ilegal.
Kommersant mengatakan Igor Kiyashko, seorang pengacara dari Ukraina, dinyatakan bersalah berusaha membeli bagian-bagian mesin untuk jet-jet tempur MiG-29 dan mengumpulkan dokumen-dokumen rahasia terkait dengan sistem peluru kendali permukaan-ke-udara S-400 atas permintaan Dinas Keamanan Ukraina (SBU).
- Penulis :
- Widji Ananta
