Pantau - Pemerintah Suriah mengumumkan gencatan senjata komprehensif yang mulai berlaku segera setelah berhari-hari kerusuhan terjadi di provinsi Suwaida, Suriah bagian selatan.
Kantor kepresidenan Suriah pada Sabtu menyampaikan bahwa keputusan ini diambil untuk menghentikan semua operasi tempur di seluruh wilayah, melindungi warga sipil, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.
Dalam pernyataan resmi tersebut, pihak kepresidenan meminta semua pihak “untuk sepenuhnya mematuhi keputusan ini, dan segera menghentikan semua operasi tempur di semua wilayah, memastikan perlindungan bagi warga sipil, dan menjamin pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan,” ungkapnya.
Mereka juga menegaskan bahwa “setiap pelanggaran terhadap keputusan ini akan dianggap sebagai pelanggaran nyata terhadap kedaulatan nasional dan akan ditindak dengan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.
Pemerintah turut menyerukan kepada semua kelompok yang terlibat untuk memberi ruang bagi lembaga negara dan pasukan Suriah agar dapat menerapkan gencatan senjata dengan tanggung jawab.
Kronologi Kerusuhan dan Serangan Lintas Negara
Ketegangan di Suwaida memuncak pada 13 Juli, saat terjadi bentrokan antara kelompok suku Arab Badui dan kelompok bersenjata Druze.
Kerusuhan kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan yang meluas, dan diikuti oleh serangan udara Israel yang menghantam posisi serta infrastruktur militer Suriah di ibu kota Damaskus.
Israel berdalih bahwa serangan tersebut ditujukan untuk “melindungi komunitas Druze,” menurut pernyataan resmi.
Di tengah eskalasi ini, Duta Besar Amerika Serikat untuk Ankara, Tom Barrack, menyampaikan bahwa Israel dan Suriah telah mencapai kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata.
“Perdana Menteri Israel @Netanyahu dan Presiden Suriah @SyPresidency yang didukung oleh @SecRubio AS telah menyepakati gencatan senjata yang didukung oleh Turki, Yordania, dan negara-negara tetangganya,” katanya.
Barrack juga menyerukan persatuan di antara kelompok masyarakat di Suriah.
“Kami menyerukan kepada kelompok masyarakat Druze, Badui, dan Sunni untuk meletakkan senjata mereka dan bersama-sama dengan minoritas lainnya membangun identitas Suriah yang baru dan bersatu. Kami mendesak semua warga Suriah untuk saling menghormati dan hidup dalam damai dan sejahtera dengan tetangga mereka,” ia menambahkan.
Pemerintahan Baru Pasca-Assad
Presiden Bashar al-Assad, yang telah memimpin Suriah selama hampir 25 tahun, diketahui melarikan diri ke Rusia pada bulan Desember tahun lalu.
Kepergiannya menandai berakhirnya kekuasaan rezim Partai Baath yang telah memerintah sejak 1963.
Sejak Januari, pemerintahan transisi telah dibentuk dan dipimpin oleh Presiden Ahmad al-Sharaa untuk memulihkan stabilitas negara yang dilanda konflik selama lebih dari satu dekade.
Sumber: Anadolu
- Penulis :
- Leon Weldrick
- Editor :
- Tria Dianti
