Pantau - Pemerintahan Donald Trump berencana memperketat aturan imigrasi legal di Amerika Serikat melalui dua langkah utama, yakni mempersulit tes kewarganegaraan dan mereformasi sistem visa non-imigran H-1B bagi pekerja terampil.
Revisi Tes Kewarganegaraan AS
Direktur Dinas Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), Joseph Edlow, mengungkapkan bahwa tes kewarganegaraan saat ini dinilai terlalu mudah.
"Tes, sebagaimana yang ditetapkan saat ini, tidak terlalu sulit," ungkapnya.
Ia juga menambahkan, "Sangat mudah untuk menghafal jawabannya. Saya rasa kita belum benar-benar sejalan dengan semangat hukum."
USCIS berniat memperkenalkan kembali versi ujian naturalisasi yang pernah digunakan pada masa jabatan pertama Presiden Trump.
Versi tersebut memiliki lebih banyak pertanyaan dan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan tes saat ini.
Edlow menyebut langkah ini bertujuan agar proses kewarganegaraan mencerminkan nilai dan semangat hukum Amerika secara lebih mendalam.
Reformasi Sistem Visa H-1B
Selain revisi tes, Edlow juga mengusulkan reformasi sistem visa H-1B yang saat ini menyediakan 85.000 izin kerja setiap tahun bagi tenaga profesional asing di bidang-bidang khusus.
Reformasi tersebut mencakup perubahan sistem seleksi visa dari undian menjadi berbasis tawaran gaji tertinggi.
"Saya sungguh berfikir bahwa visa H-1B seharusnya digunakan untuk melengkapi, bukan menggantikan, perekonomian AS, bisnis AS, dan tenaga kerja AS," ujarnya.
Namun, rencana ini mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk David Bier, Direktur Studi Imigrasi di Cato Institute.
"Memberikan visa H-1B hanya kepada yang mendapat tawaran gaji tertinggi akan menguntungkan pekerja yang lebih tua, yang mungkin segera pensiun atau meninggalkan negara," katanya.
Ia juga mempertanyakan logika di balik revisi tes naturalisasi.
"Aneh untuk mengatakan tes itu mudah, padahal kebanyakan warga Amerika sendiri akan gagal," tegas Bier.
Departemen Keamanan Dalam Negeri AS juga sedang mempertimbangkan penggantian sistem seleksi H-1B tersebut, dan telah menerima dukungan dari lembaga seperti Institute for Progress.
Menurut lembaga itu, perubahan sistem seleksi visa dapat meningkatkan dampak ekonomi program hingga 88 persen.
Edlow menegaskan bahwa meski menuai kritik, ia tetap mendukung migrasi legal yang sesuai dengan kepentingan nasional AS.
"Saya pikir ini seharusnya menjadi ini memberikan dampak positif secara keseluruhan," tuturnya.
Ia juga menambahkan, "Jika kita melihat orang-orang yang datang untuk memajukan agenda ekonomi tertentu, itulah yang perlu kita dukung."
Perubahan besar dalam sistem imigrasi seperti ini kemungkinan membutuhkan persetujuan dari lembaga federal lainnya atau Kongres.
Saat ini, upaya bipartisan terkait reformasi imigrasi masih dalam tahap perdebatan di Kongres AS.
- Penulis :
- Leon Weldrick
