Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

Selandia Baru Resmi Larang Senjata Api Gaya Militer Pasca Teror

Oleh Noor Pratiwi
SHARE   :

Selandia Baru Resmi Larang Senjata Api Gaya Militer Pasca Teror

Pantau.com - Pemerintah Selandia Baru meluncurkan program 'pembelian-kembali' atau buy-back selama enam bulan dengan nilai jutaan dolar AS untuk membayar ganti rugi pemilik senjata semiotomatis, yang dilarang setelah serangan mematikan di dua masjid di Christchurch, Kamis (20/6/2019).

Menteri Keuangan Grant Robertson dan Menteri Kepolisian Stuart Nash mengatakan di dalam pernyataan, sebanyak NZD208 juta  atau sekitar Rp1,9 triliun telah disisihkan untuk membayar ganti rugi bagi para pemilik senjata api semiotomatis terlarang hingga 95 persen dari harga aslinya.

Para pemilik diberi waktu sampai 20 Desember untuk menyerahkan senjata mereka.

Baca juga: Pelaku Penembakan 2 Masjid di Selandia Baru Mengaku Tak Bersalah

"Polisi telah merinci rencana yang diberlakukan untuk langkah selanjutnya, yaitu mengumpulkan senjata api dari masyarakat. Itu akan menjadi pelaksanaan logistik sangat besar dan diperkirakan berlangsung pada pertengahan Juli," kata Nash.

Parlemen pada April mengesahkan peraturan pembaruan baru, yaitu perubahan mendasar pertama pada peraturan senjata api di negeri itu dalam beberapa dasawarsa, dengan dukungan 119 suara.

Pemungutan suara tersebut dilakukan satu bulan pascapenembakan massal terburuk pada masa damai hingga menewaskan 51 orang dan melukai puluhan orang lagi dalam serangan terhadap dua masjid di Christchurch.

Peraturan baru itu melarang peredaran dan penggunaan kebanyakan senjata api semiotomatis, bagian yang mengubah senjata api menjadi senjata api semiotomatis, magasin dengan kapasitas tertentu dan sebagian senjata laras pendek.

Baca juga: RUU Reformasi Selandia Baru, Polisi: Ribuan Senjata Diserahkan

Peraturan senjata yang ada telah menyediakan izin senjata standar "Kategori A", yang mencakup senjata semiotomatis, yang dibatasi hingga tujuh tembakan.

Polisi memperkirakan sebanyak 14.300 senjata semiotomatis jenis militer akan tercakup oleh peraturan baru tersebut, meskipun pemerintah mengatakan sulit untuk memperkirakan jumlah yang pasti.

Hampir 700 senjata sudah diserahkan sebelum rancangan ganti rugi diluncurkan dan hampir 5.000 senjata telah didaftarkan oleh pemiliknya ke polisi sementara mereka menunggu pengumpulan.

Penulis :
Noor Pratiwi