Pantau.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membantah Fahri menjadi salah satu penyebab PKS mengeluarkan persyaratan menandatangani surat mengundurkan diri dengan bertanggal kosong bagi bacaleg.
"Fahri Hamzah adalah sesuatu. Tapi kami tidak mengambil keputusan pada kasus orang per orang," ujar Hidayat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (20/7/2018).
Menurut Hidayat, alasan terkuat PKS mengeluarkan kebijakan itu semata-mata agar membuat PKS solid dan kompak, tanpa ada satupun yang berkhianat dan berontak terhadap partai.
"Kami inginkan partai solid, terukur, dan salah satu ukurannya adalah itu (tandatangan surat)," ungkapnya.
Ia mengklaim mayoritas kader setuju dan bersedia menandatangani surat itu, bahkan cenderung tak mempermasalahkannya, meskipun beberapa ada yang mundur.
"Kalau kita tidak punya masalah, enggak masalah tanda tangan apapun. Dan kita bisa membuktikan ternyata mayoritas mutlaknya tidak punya masalah. Kalau pun ada yang mundur itu sangat-sangat minim," terangnya.
Baca juga: Targetkan Kemenangan di Pileg dan Pilpres 2019, PKS Gelar Acara Konsolidasi
"Dan bahkan secara akumulatif jumlah caleg PKS laki-laki dan perempuan naik. Itu artinya yang dikhawatirkan tidak terbukti seolah-olah terjadi eksodus (ditinggalkan) akan kekurangan kader," sambungnya.
Sementara politisi PKS Mahfudz Siddiq memutuskan mundur karena aturan itu mengatakan banyak kader yang terpaksa menandatangi karena khawatir di coret dan diganti nomer urutnya di Pileg.
"Mereka memang menolak walaupun risikonya ada yang dicoret dari daftar caleg, atau ada yang diturunkan nomor urutnya, dipindah dapilnya, tapi ya itu risiko dan PKS harus bisa mengelola perbedaan ini secara matang," ungkap Mahfudz Siddiq dalam acara diskusi Kedai Kopi Rabu, 18 Juli 2018 lalu.
Penting untuk diketahui, Mahfudz dan Fahri Hamzah memang dikenal dekat dengan mantan Presiden PKS Anis Matta, yang disebut-sebut sebagai kubu yang berseberangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
