Pantau.com - Menteri Koordinator Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Panjaitan menolak usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta pembelajaran tatap muka (PTM) di Jakarta dihentikan.
Penolakan Luhut terhadap usulan Anies justru dipertanyakan, dan malah dianggap aneh oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.
"Ini aneh. Harusnya ketika Covid 19 sedang tinggi, ya PTM dihentikan sementara. Kalau sudah landai, PTM bisa dilanjutkan," ujar Fadli lewat akun twitternya, @fadlizon, Jumat, 4 Februari 2022.
Fadli mempertanyakan, jika PTM terus dilanjutkan, lalu siapa yang akan bertanggung jawab jika kasus Covid-19 semakin tinggi.
"Siapa yang bertanggung jawab kalau para siswa di DKI Jakarta terpapar Covid akibat PTM yang dipaksakan? Mari gunakan akal sehat Pak LBP," kata Fadli.
Baca juga: Ngeri! Covid-19 Omicron Bisa Membuat Penis Menciut Bahkan Impotensi
Alasan adanya usulan PJJ tersebut karena penyebaran virus Covid-19 di DKI Jakarta terus-menerus meningkat, disusul dengan adanya varian Omicron yang memiliki tingkat penularan yang lebih tinggi dibandingkan dengan varian lainnya.
Namun sayangnya, usulan Anies tersebut ditolak oleh Luhut. Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengatakan pemerintah pusat tak bisa menghentikan PTM terbatas. Menurut dia, pelaksanaan PTM penting bagi pendidikan siswa.
"Jika sektor lainnya bisa dibuka pemerintah daerah secara maksimal, maka kami harapkan PTM terbatas dapat juga diperlakukan sama, karena pendidikan memiliki tingkat urgensi yang sama pentingnya," ujar Jodi, Kamis, 3 Februari 2022.
"Konsistensi dan pendekatan nondiskriminatif perlu menjadi dasar kita bersama. Kami mendukung semua inisiatif pemerintah daerah dalam menurunkan kasus," katanya.
Menurutnya, pemerintah pusat tetap mewajibkan seluruh daerah di PPKM Level 2 untuk tetap menggelar PTM. Namun, berdasarkan ketentuan yang baru, daerah dengan PPKM Level 2 dapat menggelar PTM 50 persen.
"Berbeda dengan sektor lain, aturan PTM terbatas sudah diatur dengan sangat rinci dalam SKB Empat Menteri untuk mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga sekolah," ucapnya.
- Penulis :
- Aries Setiawan
