Pantau.com - Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan sikap DPP PSI yang kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Bahkan, Anggara menilai strategi komunikasi yang dilakukan DPP PSI terhadap Anies Baswedan sebuah langkah tendensius dan bermuatan pribadi.
DPP PSI santai menanggapi kritik Anggara. Sekjen PSI Dea Tunggaesti membantah ada perpecahan di partainya. Aman terkendali semuanya," ujar Dea kepada wartawan, Senin, 2 Mei 2022.
Ketua DPP PSI Isyana Bagus Oka juga membantah ada perpecahan di internal partai. Menurutnya, tidak ada yang panas di PSI.
"Tidak ada yang panas. Justru adem di Hari Raya Idul Fitri ini. Perbedaan pendapat adalah hal lumrah," ujar Isyana.
Isyana mengatakan, di PSI memiliki tradisi saling memberikan saran dan kritik. Sehingga, kritik yang disampaikan Anggara dianggap biasa sebagai bagian dari tradisi PSI.
"Karena kami percaya, partai akan mekar berkembang jika ada kontribusi semua elemennya," kata Isyana.
DPP PSI, kata Isyana, menerima masukan dari semua pengurus daerah dan kader lainnya.
"Jalur komunikasi dibuka lebar. Bukan hanya top down dari atas ke bawah, tapi juga bottom up dari bawah ke atas. Ruang kerja Bro Ketua Umum Giring Ganesha selalu terbuka kapan pun. Demikian juga pengurus DPP lainnya," tuturnya.
DPP PSI tendensius terhadap Anies
Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta di DPRD DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo, menyentil partainya sendiri. Dia menilai kritikan yang terus menerus dilakukan DPP PSI terhadap Gubernur Anies sudah bermuatan tendensius dan pribadi.
"Kita hanya fokus pada Pak Anies. Kita terlalu tendensius secara pribadi. Jadi menurut saya, itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP ya, menurut saya," ujar Anggara dalam keterangannya, Senin, 2 April 2022.
Anggara menyatakan demikian karena banyaknya pertanyaan dari publik perihal komunikasi politik DPP PSI terhadap Gubernur Anies.
"Di luar itu, tadi saya sudah menceritakan background bahwa masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya kenapa PSI langkahnya seperti itu," kata Anggara.
Oleh karena itu, Anggara menyarankan agar PSI mengevaluasi stategi komunikasi politik yang selama ini dijalankan. Sebab, selama ini, komunikasi yang diambil PSI kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Anggara pun menyoroti unggahan juru bicara DPP PSI Sigit Widodo di akun twitternya soal peserta mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI Jakarta.
Sebelumnya, Sigit 'menyerang' Anies Baswedan dengan mengunggah foto beberapa pemudik mengenakan kaus bertuliskan 'Anies Baswedan Presiden Indonesia'.
Dalam unggahannya, Sigit menuliskan, "Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp13,7 miliar, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri," tulisnya.
Nah, menurut Anggara, pernyataan Sigit ini kurang didukung oleh data dan fakta di lapangan, karena menimbulkan polemik di masyarakat.
"Karena seringkali ya, kayak Bro Sigit ini, menurut saya kalau kita bisa lebih tidak reaktif melihat sebuah permasalahan. Cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media, yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Kan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan, gitu," ujar Anggara.
rn- Penulis :
- Aries Setiawan
