Pantau- Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa yang sudah final. Jazuli mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila.
"(Pancasila) mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Pantau.com, Rabu (1/5/20220.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sering diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. Di antaranya kebijakan bidang ekonomi yang masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila.
"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," tekannya.
Jazuli menekankan kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius, maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.
"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Diantaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dan lain-lain," terangnya.
PKS, kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako dan lain-lain, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.
"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.
"(Pancasila) mengikat seluruh rakyat dan pemerintahan negara untuk menaatinya. Maka tidak ada pilihan agar ia terus relevan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Jazuli dalam keterangan tertulis yang diterima Pantau.com, Rabu (1/5/20220.
Menurut Anggota Komisi I DPR ini, aspek penting dari Pancasila sebagai working ideology dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sering diabaikan dalam kebijakan pemerintahan negara. Di antaranya kebijakan bidang ekonomi yang masih jauh dari semangat nilai-nilai Pancasila.
"Kecenderungan dominasi liberalisme, kapitalisme, dan oligarkis dari kebijakan-kebijakan sektor ekonomi harus serius dikoreksi karena bertentangan dengan nilai keadilan sosial atau demokrasi ekonomi dari Pancasila," tekannya.
Jazuli menekankan kalau dominasi ekonomi liberal kapitalistik ditambah keberpihakan kebijakan pada pada oligarki tidak dikoreksi serius, maka asa kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial ekonomi akan semakin jauh dari harapan. Hal itu secara nyata melemahkan ideologi Pancasila.
"Karena itu PKS mengoreksi bahkan dengan tegas menolak sejumlah rancangan undang-undang sektor ekonomi yang bercorak liberil-kapitalistik. PKS juga menolak RUU dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada oligarki daripada keadilan sosial. Diantaranya seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, UU HKPD dan lain-lain," terangnya.
PKS, kata Jazuli, juga menolak penghapusan subsidi dan pelepasan harga-harga kebutuhan pokok seperti TDL, BBM, sembako dan lain-lain, pada mekanisme pasar tanpa ada intervensi untuk menjaga daya beli rakyat miskin.
"Itu semua kita lakukan untuk menjaga ideologi Pancasila tetap hidup dan dipedomani dalam kebijakan negara sebagai working ideology," pungkas Jazuli.
- Penulis :
- Muhammad Rodhi
