Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Apdesi: Ada Godaan dari Parpol

Pantau - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyebut, perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun hanya bermanfaat untuk kepala desa (kades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Apdesi, Asri Anas mengatakan, masyarakat belum tentu merasa senang dengan wacana perpanjangan masa jabatan tersebut.

"Kalau masa jabatan itu bisa jadi hanya kepala desa saja dengan BPD yang mendapat manfaat, masyarakat belum tentu suka," kata Anas saat dihubungi, Minggu (22/1/2023).

Baca Juga: Aparatur Desa Dinilai Masih Gagap, Catatan DPR soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades

Anas mengaku, selama 6 hingga 8 tahun terakhir, para kepala desa tidak serius mendiskusikan perpanjangan masa jabatan mereka menjadi 9 tahun.

Namun, dalam setahun terakhir, terdapat sejumlah kader PDIP dan PKB menggoda mereka dengan masa perpanjangan masa jabatan.

"Ya, parpol yang memulai. Terutama dari PDIP dan PKB," tegasnya.

Baca Juga: Mendes Klaim Perpanjangan Masa Jabatan Kades Untungkan Warga

Ia menyatakan, Apdesi tidak berperan menggerakkan para kades itu turun ke jalan dalam tuntutan perpanjangan masa jabatan kades.

Meski demikian, Anas tidak menampik anggota Apdesi ikut bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Pihaknya hanya menerbitkan edaran agar tidak mengenakan seragam Apdesi dan tidak melarang anggotanya bergabung massa aksi.

"Sebab, banyak dari mereka tertarik oleh godaan partai politik yang menawarkan perpanjangan masa jabatan kades," tutupnya.