Pantau - Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengaku geram atas tudingan Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (MPO Apdesi).
Sebelumnya, MPO Apdesi menyebut, PDIP dan PKB menggoda para kepala desa (kades) untuk menuntut adanya perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun.
Said menyatakan, tudingan tersebut adalah fitnah dan tuduhan yang sangat serius dari MPO Apdesi kepada pihaknya.
Baca Juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Apdesi: Ada Godaan dari Parpol
"Saya kira ini tuduhan yang sangat serius. Sebaiknya jangan gampang melemparkan fitnah ke ruang publik," ujar Said saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Said mengingatkan, ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan atas penyebaran berita hoaks. Untuk itu, ia meminta agar Apdesi bertindak hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Kalau menuduh demo tersebut karena ada yang mendorong, sama halnya menuduh demo para kepala desa tersebut tidak murni aspirasi yang bersangkutan," ujarnya.
Baca Juga: Apdesi Desak Pemerintah Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Sebelum Pemilu 2024
Said berpendapat, tidak ada satu partai politik yang bisa mendorong para kades untuk melakukan unjuk rasa. Apalagi, jika sampai memfasilitasi mereka untuk berangkat ke Jakarta.
"Kami di PDIP sedang fokus untuk konsolidasi internal, sumber daya kami sangat terbatas karena menghadapi pemilu, jelas tidak mampu memfasilitasi mereka demo ke Jakarta," tandasnya.
Sebelumnya, MPO Apdesi menyebut, PDIP dan PKB menggoda para kepala desa (kades) untuk menuntut adanya perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun.
Said menyatakan, tudingan tersebut adalah fitnah dan tuduhan yang sangat serius dari MPO Apdesi kepada pihaknya.
Baca Juga: Soal Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Apdesi: Ada Godaan dari Parpol
"Saya kira ini tuduhan yang sangat serius. Sebaiknya jangan gampang melemparkan fitnah ke ruang publik," ujar Said saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Said mengingatkan, ada konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan atas penyebaran berita hoaks. Untuk itu, ia meminta agar Apdesi bertindak hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan.
"Kalau menuduh demo tersebut karena ada yang mendorong, sama halnya menuduh demo para kepala desa tersebut tidak murni aspirasi yang bersangkutan," ujarnya.
Baca Juga: Apdesi Desak Pemerintah Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 Sebelum Pemilu 2024
Said berpendapat, tidak ada satu partai politik yang bisa mendorong para kades untuk melakukan unjuk rasa. Apalagi, jika sampai memfasilitasi mereka untuk berangkat ke Jakarta.
"Kami di PDIP sedang fokus untuk konsolidasi internal, sumber daya kami sangat terbatas karena menghadapi pemilu, jelas tidak mampu memfasilitasi mereka demo ke Jakarta," tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
