Pantau - Perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menuntut terkait kejelasan status kepegawaian perangkat desa.
"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," kata Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian. Mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).
"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya.
Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR hari ini. Satu mobil komando juga terparkir di depan gerbang DPR.
Berbagai orator perwakilan dari berbagai daerah juga bergantian menyampaikan orasinya. Atribut aksi seperti bendera, spanduk, dan poster terlihat pada seruan aksi hari ini.
Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, siang ini macet. Polisi menutup lalu lintas dari arah Semanggi ke DPR karena massa memenuhi Jalan Gatot Subroto.
Pantauan Rabu (25/1/2023), massa perangkat desa telah memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto di depan DPR. Polisi menutup lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi sejak di bawah jembatan layang Ladokgi.
Sementara itu, di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, sejumlah bus yang mengangkut massa perangkat demo terparkir. Kemacetan terjadi di Jalan Gerbang Pemuda mengekor hingga Jalan Gatot Subroto.
"Kita ingin menanyakan kejelasan status kita sebagai perangkat desa. Sampai saat ini belum ada kejelasan secara tertulis kami termasuk ASN, PNS, honorer, karyawan swasta, atau kuli, kita ndak tahu," kata Ketua Panitia Silahturahmi Nasional PPDI Cuk Suyadi saat berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023).
Suyadi menyebutkan mereka ingin mendapat payung hukum yang jelas terkait status kepegawaian. Mereka menuntut penerbitan nomor induk perangkat desa (NIPD).
"Sejauh ini yang ada di unsur kepegawaian itu PNS dan P3K. Nah, kita tidak masuk di keduanya. Tuntutan kita perangkat desa dimasukkan dalam unsur kepegawaian itu," ujarnya.
Sebanyak 44.225 orang perangkat desa dari 22 provinsi di Indonesia menyuarakan pendapatnya di depan gedung DPR hari ini. Satu mobil komando juga terparkir di depan gerbang DPR.
Berbagai orator perwakilan dari berbagai daerah juga bergantian menyampaikan orasinya. Atribut aksi seperti bendera, spanduk, dan poster terlihat pada seruan aksi hari ini.
Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat, siang ini macet. Polisi menutup lalu lintas dari arah Semanggi ke DPR karena massa memenuhi Jalan Gatot Subroto.
Pantauan Rabu (25/1/2023), massa perangkat desa telah memenuhi ruas Jalan Gatot Subroto di depan DPR. Polisi menutup lalu lintas dari arah Semanggi menuju Slipi sejak di bawah jembatan layang Ladokgi.
Sementara itu, di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, sejumlah bus yang mengangkut massa perangkat demo terparkir. Kemacetan terjadi di Jalan Gerbang Pemuda mengekor hingga Jalan Gatot Subroto.
- Penulis :
- Fadly Zikry
