Pantau - Panitia kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Panja BPIH) DPR mengungkap kemungkinan penurunan biaya haji yang bisa menghemat anggaran hingga Rp1,2 triliun.
Ketua Panja BPIH DPR, Marwan Dasopang mengatakan, hal ini berdasarkan temuan Panja BPIH DPR setelah kunjungan ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari 2023 lalu.
"Rangkuman ini sebagian adalah pertemuan dan kunjungan bersama pemerintah," kata Marwan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama dan BPKH di Gedung DPR RI, Rabu (8/2/2023) malam.
Marwan merinci, setidaknya ada empat aspek yang bisa dipangkas biayanya oleh pemerintah sebelum menentukan BPIH, yakni akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga waktu berhaji.
Baca Juga: Buka-bukaan Fraksi Gerindra soal Biaya Haji, Mulai Harga Hotel hingga Biaya Pengantar Stiker
Pertama, soal akomodasi, Marwan melaporkan, Panja BPIH menemukan harga satuan hotel untuk jemaah haji masih dimungkinkan dilakukan negosiasi dan menurunkan harga.
"Hotel di kawasan Misfalah, Mekkah tidak cocok dengan jemaah haji Indonesia karena tergolong kecil," ungkap Marwan.
Kedua, terkait konsumsi. Marwan mengatakan, konsumsi masih bisa dinegosiasikan. Pasalnya, harga konsumsi untuk satuan dengan ribuan jemaah haji bisa berbeda.
Selain itu, Marwan menyebut, pengadaan makan pagi untuk jemaah bisa mubazir. Menurutnya, saat ini jemaah haji cenderung melakukan ibadah lebih panjang ketimbang pulang ke penginapan.
Baca Juga: Soal Investasi Dana Haji, Pakar Sarankan BPKH Tiru Lembaga Tabung Haji
"Di dalam sejarah, makan pagi itu hanya disediakan pada 2022. Pertimbangan saat itu masa pandemi, tidak ada yang jualan sehingga disiapkan makan," jelasnya.
Selanjutnya, Marwan menyoroti masalah transportasi. Menurutnya, ada beberapa hotel yang bersedia menyediakan bus dari hotel ke tempat ibadah.
"Dengan begitu, pemerintah harus membuat klasifikasi alias tidak perlu semua hotel jemaah RI menyediakan transportasi," pungkasnya.
Ketua Panja BPIH DPR, Marwan Dasopang mengatakan, hal ini berdasarkan temuan Panja BPIH DPR setelah kunjungan ke Arab Saudi pada 31 Januari-1 Februari 2023 lalu.
"Rangkuman ini sebagian adalah pertemuan dan kunjungan bersama pemerintah," kata Marwan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Agama dan BPKH di Gedung DPR RI, Rabu (8/2/2023) malam.
Marwan merinci, setidaknya ada empat aspek yang bisa dipangkas biayanya oleh pemerintah sebelum menentukan BPIH, yakni akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga waktu berhaji.
Baca Juga: Buka-bukaan Fraksi Gerindra soal Biaya Haji, Mulai Harga Hotel hingga Biaya Pengantar Stiker
Pertama, soal akomodasi, Marwan melaporkan, Panja BPIH menemukan harga satuan hotel untuk jemaah haji masih dimungkinkan dilakukan negosiasi dan menurunkan harga.
"Hotel di kawasan Misfalah, Mekkah tidak cocok dengan jemaah haji Indonesia karena tergolong kecil," ungkap Marwan.
Kedua, terkait konsumsi. Marwan mengatakan, konsumsi masih bisa dinegosiasikan. Pasalnya, harga konsumsi untuk satuan dengan ribuan jemaah haji bisa berbeda.
Selain itu, Marwan menyebut, pengadaan makan pagi untuk jemaah bisa mubazir. Menurutnya, saat ini jemaah haji cenderung melakukan ibadah lebih panjang ketimbang pulang ke penginapan.
Baca Juga: Soal Investasi Dana Haji, Pakar Sarankan BPKH Tiru Lembaga Tabung Haji
"Di dalam sejarah, makan pagi itu hanya disediakan pada 2022. Pertimbangan saat itu masa pandemi, tidak ada yang jualan sehingga disiapkan makan," jelasnya.
Selanjutnya, Marwan menyoroti masalah transportasi. Menurutnya, ada beberapa hotel yang bersedia menyediakan bus dari hotel ke tempat ibadah.
"Dengan begitu, pemerintah harus membuat klasifikasi alias tidak perlu semua hotel jemaah RI menyediakan transportasi," pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
