Pantau - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, pergantian Panglima TNI dan KSAD yang dikaitkan dengan agenda Pemilu 2024 cenderung tendensius dan dapat memantik persepsi negatif.
Ia mengaku heran terhadap pihak yang mengaitkan hal tersebut kepada Pemilu 2024. Menurutnya, saat ini TNI tidak lagi dapat terlibat dalam politik praktis sebagimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.
"Padahal, saat ini kita berada pada masa reformasi, bukan masa Orde Baru lagi, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga berperan dalam pemenangan Golkar," ujar Fahmi dalam siaran pers, Jumat (24/2/2023).
Fahmi menyebut, nihilnya kerentanan dan kerawanan Pemilu pada dasarnya bergantung pada integritas penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu, dan masyarakat.
Bahkan, kesuksesan pengamanan Pemilu bukan semata-mata ditentukan oleh TNI, melainkan sinergi dari berbagai institusi, seperti KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya, dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu, TNI bukannya tidak berperan sama sekali, tetapi peran TNI lebih pada tugas perbantuan yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Polri.
"Saya kira TNI sudah memiliki pedoman dan prosedur baku dalam hal ini. Artinya, sistem sudah berjalan tanpa harus bergantung pada siapa yang menjabat," kata Fahmi.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan, pergantian Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Dudung Abdurrachman idealnya terjadi tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Menurut Andi, waktu ideal pergantian tersebut berkaitan erat dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023.
"Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan," ujar Andi.
Sebagai informasi, baik Panglima TNI maupun KSAD akan memasuki masa pensiun pada November 2023. Saat itu, masa kampanye untuk Pemilu 2023 sudah dimulai.
Ia mengaku heran terhadap pihak yang mengaitkan hal tersebut kepada Pemilu 2024. Menurutnya, saat ini TNI tidak lagi dapat terlibat dalam politik praktis sebagimana diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.
"Padahal, saat ini kita berada pada masa reformasi, bukan masa Orde Baru lagi, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga berperan dalam pemenangan Golkar," ujar Fahmi dalam siaran pers, Jumat (24/2/2023).
Fahmi menyebut, nihilnya kerentanan dan kerawanan Pemilu pada dasarnya bergantung pada integritas penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu, dan masyarakat.
Bahkan, kesuksesan pengamanan Pemilu bukan semata-mata ditentukan oleh TNI, melainkan sinergi dari berbagai institusi, seperti KPU, Bawaslu, dan pihak terkait lainnya.
Menurutnya, dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu, TNI bukannya tidak berperan sama sekali, tetapi peran TNI lebih pada tugas perbantuan yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Polri.
"Saya kira TNI sudah memiliki pedoman dan prosedur baku dalam hal ini. Artinya, sistem sudah berjalan tanpa harus bergantung pada siapa yang menjabat," kata Fahmi.
Sebelumnya, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan, pergantian Laksamana Yudo Margono dan Jenderal Dudung Abdurrachman idealnya terjadi tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai.
Menurut Andi, waktu ideal pergantian tersebut berkaitan erat dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023.
"Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan," ujar Andi.
Sebagai informasi, baik Panglima TNI maupun KSAD akan memasuki masa pensiun pada November 2023. Saat itu, masa kampanye untuk Pemilu 2023 sudah dimulai.
- Penulis :
- Aditya Andreas
