Pantau – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons tanggapan sorotan Bawaslu terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan santai. PKS menganggap itu merupakan bagian dari tugas Bawaslu yakni mengawasi proses Pemilu.
"Nggak apa-apa. Tugas bawaslu memang mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kajiannya tentang deklarasi KPP sudah selesai silakan disampaikan ke publik," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).
Mabruri mengatakan pihaknya menerima dengan legowo terkait fakta bahwa Bawaslu hanya menyoroti Koalisi Pro Anies. Dia beranggapan Bawaslu mungkin sedang sibuk mengawasi yang lain ketika koalisi lainnya melakukan deklarasi.
"Santai saja. Mungkin waktu deklarasi koalisi lain, Bawaslu nya lagi mengawasi yang lain," ujarnya.
Tak sampai disitu, dia juga meminta agar semua pihak husnuzhon dengan Bawaslu. Terlebih, kata dia, saat ini sedang bulan Ramadan.
"Ramadan harus banyak husnuzhon, biar banyak pahala," ungkap dia.
Berbeda dengan PKS, NasDem justru menuding Bawaslu Diskriminatif. Diketahui, Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan.
"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).
NasDem menyebut tak adil ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi namun tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" tuturnya.
"Nggak apa-apa. Tugas bawaslu memang mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kajiannya tentang deklarasi KPP sudah selesai silakan disampaikan ke publik," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).
Mabruri mengatakan pihaknya menerima dengan legowo terkait fakta bahwa Bawaslu hanya menyoroti Koalisi Pro Anies. Dia beranggapan Bawaslu mungkin sedang sibuk mengawasi yang lain ketika koalisi lainnya melakukan deklarasi.
"Santai saja. Mungkin waktu deklarasi koalisi lain, Bawaslu nya lagi mengawasi yang lain," ujarnya.
Tak sampai disitu, dia juga meminta agar semua pihak husnuzhon dengan Bawaslu. Terlebih, kata dia, saat ini sedang bulan Ramadan.
"Ramadan harus banyak husnuzhon, biar banyak pahala," ungkap dia.
Berbeda dengan PKS, NasDem justru menuding Bawaslu Diskriminatif. Diketahui, Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan.
"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).
NasDem menyebut tak adil ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi namun tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.
"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.
Oleh sebab itu, NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.
"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" tuturnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
