Pantau - RK selaku Group Head Strategi SDM PT Pelabuhan Indonesia (Persero) diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung terkait Dana Pensiuan Pelindo pada 2013-2019, Senin (10/4/2023).
“Memeriksa 1 orang saksi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013-2019,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
Menurut Ketut Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus tersebut.
Diberitakan, Kejagung merilis ada perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan dana pensiun tersebut, yakni pada pembelian tanah, saham reksadana dan penyertaan modal PT Indoport Utama serta Indoport Prima.
Modus yang digunakan adalah adanya fee makelar harga tanah di-mark up sehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok.
Lalu tidak dilakukan analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana, serta Tidak adanya kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.
Atas perbuatan tersebut, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 Miliar. [Laporan: Syudratin]
“Memeriksa 1 orang saksi terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun pada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) Tahun 2013-2019,” ujar Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana.
Menurut Ketut Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus tersebut.
Diberitakan, Kejagung merilis ada perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan dana pensiun tersebut, yakni pada pembelian tanah, saham reksadana dan penyertaan modal PT Indoport Utama serta Indoport Prima.
Modus yang digunakan adalah adanya fee makelar harga tanah di-mark up sehingga terdapat kelebihan dana yang diterima oleh tim pengadaan tanah pada pembelian tanah di Salatiga, Palembang, Tangerang, Tigaraksa, dan Depok.
Lalu tidak dilakukan analisa teknikal dan fundamental pembelian saham dan reksadana, serta Tidak adanya kehati-hatian (prudent) penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.
Atas perbuatan tersebut, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 Miliar. [Laporan: Syudratin]
- Penulis :
- renalyaarifin
